Aidul Fitriciada Azhari: Hakim Menjunjung Integritas

AIDUL AZHARISETELAH sempat dipimpin ketua dan wakil ketua sementara, Komisi Yudisial (KY) akhirnya memiliki pimpinan definitif pada akhir Februari 2016. Pemilihan yang digelar di auditorium KY mendaulat Aidul Fitriciada Azhari sebagai ketua KY.

Mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini mengaku, meski baru memimpin KY dalam hitungan bulan, ia sudah mondar-mandir bertemu para petinggi Mahkamah Agung (MA). Ia melakukan itu guna memperbaiki hubungan antara KY dan MA yang sempat “renggang”. Pasalnya, beberapa kali MA meradang karena merasa diserang.

Selain memperbaiki hubungan, silaturahmi itu juga dilakukan guna menciptakan kesepahaman terkait posisi dan fungsi KY. Aidul ingin, MA tak lagi melihat KY sebagai musuh, tapi mitra untuk menciptakan hakim yang berintegritas. Mantan ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ini berharap, MA bersedia melimpahkan tugas pengawasan hakim kepada KY.

Mantan aktivis ini blak-blakan terkait visi dan misinya selama memimpin KY. Juga target dan harapannya selama di KY. Berikut petikan wawancara yang dilakukan di kantornya yang terletak di Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat. Wawancara dilakukan Senin, 4 April 2016.

Apa saja yang sudah Anda lakukan sejak didaulat memimpin KY?

Kami melakukan komunikasi dengan MA untuk memulihkan hubungan yang sempat renggang. Komunikasi dilakukan baik secara formal maupun informal.

Bagaimana respons MA?

Secara umum responsnya relatif baik. Saya bertemu dengan para petinggi MA di sejumlah acara, termasuk dengan beberapa senior di MA.

Apakah aura perseteruan antara KY dengan MA masih terasa?

Masih. Karena itu banyak pihak yang mengingatkan. Terakhir ketika kami diingatkan oleh Bapak Presiden.

Apa komentar Presiden?

Pesan Presiden, cobalah akur. Masa sampai saya dudukkan bersama. Maksudnya, Presiden mendudukkan KY dan MA berdampingan masa tidak akur? Meski demikian, Presiden meminta jangan sampai KY melupakan fungsi dan tugasnya untuk mengawasi hakim.

KY dan MA sering berhadap-hadapan. Sebenarnya apa masalahnya?

Umumnya bersumber dari perbedaan persepsi antara KY dan MA terkait batas-batas yurisdiksi kode etik. Apa yang kami pandang sebagai kode etik, bagi MA bukan. Sehingga banyak putusan kami, hasil laporan masyarakat yang direkomendasikan ke MA, akhirnya sama MA ditolak. Karena menurut MA itu bukan etik, bukan perilaku hakim tapi teknis judicial.

Lalu, apa solusinya?

Kami sekarang lagi riset dan mengembangkan apa yang disebut sebagai legal error and misconduct, kesalahan hukum dan kesalahan perilaku. Kami sedang kaji dengan harapan beberapa bulan ke depan bisa sampaikan di publik, masuk juga dalam simposium internasional.

Internasional?

Ya. Kami ingin melibatkan KY dalam wacana internasional. Kami ingin coba angkat masalah perbedaan tafsir dan persepsi etik antara KY dan MA ini sebagai masalah global. Karena, pada dasarnya isu tentang independensi hakim, akuntabilitas hakim, integritas hakim bukan hanya isu nasional melainkan sudah menjadi isu global.

Sejumlah kalangan meminta KY membangun hubungan yang harmonis dengan MA. Tanggapan Anda?

Persoalan itu muncul salah satunya karena pemberitaan di media. Karena itu, salah satu yang kami lakukan adalah menunjuk juru bicara. Namun, dari analisis saya, benturan antara KY dan MA tak selalu terkait kelembagaan atau plintiran media.

Maksudnya?

Ada soal-soal yang bersifat personal. Karena kalau hanya soal plintiran pers, kalau tidak ada persoalan personal ditelepon selesai. Bisa diklarifikasi dengan mudah. Itu yang saya tangkap dari perbincangan termasuk dengan mantan ketua MA. Jadi memang bukan semata karena ada persoalan relasi antarkelembagaan.

Lalu, apa upaya KY untuk merekatkan kembali hubungan dengan MA?

Ya tadi, berkunjung. Ada juga yang kami lakukan secara informal. Saya kira ada key person yang bisa kami manfaatkan. Kultur Indonesia ini kan tabu untuk dipermalukan di publik. Kadang penyelesaian-penyelesaian masalah informal itu yang menentukan. Itu juga saya manfaatkan.

Selain memperbaiki hubungan dengan MA, apa lagi yang Anda dan KY lakukan?

Melakukan pencegahan, misalnya dengan penguatan kapasitas hakim, terutama untuk hakim dari 0-8 tahun. Selain itu, kami mematangkan pembentukan klinik etik dan hukum dengan perguruan tinggi (PT).

Untuk apa?

Kami berharap pada saatnya bisa merekrut hakim dari sejumlah PT yang sudah memiliki pengetahuan tentang masalah kode etik, sekaligus memiliki pengetahuan hukum yang kuat. Kami menyediakan calon kader-kader hakim di tingkat mahasiswa. Itu dilakukan untuk mendorong animo mahasiswa menjadi hakim, khususnya untuk PT yang besar.

Kenapa?

Karena salah satu kendala kita, PT yang besar seperti Universitas Indonesia itu susah sekali merekrut (mahasiswa jadi) hakim. 80 persen mereka tidak mau jadi hakim, maunya jadi pengacara. Selebihnya ingin masuk perusahaan-perusahaan asing. Selain itu, kami sedang melakukan program advokasi hakim.

Advokasi terhadap hakim?

Hakim harus kita muliakan, sebagai profesi yang dianggap mulia bermartabat dan luhur. Nah, jangan sampai ada tindakan-tindakan dari masyarakat atau siapa pun yang melecehkan profesi hakim. Karena itu kami bela hakimnya, lakukan advokasi kepada hakim.

Caranya?

Kami mengusulkan Undang-Undang Jabatan Hakim guna memperkuat kedudukan hakim dalam sistem peradilan di Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga akan memperkuat perlindungan terhadap keamanan, kesejahteraan, status kepegawaian termasuk promosi, demosi dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan program untuk internal KY?

Saya ingin memperkuat kapasitas internal. Barangkali ini bisa menjadi perdebatan panjang. Tapi saya melihat sumber daya internal, sumber daya manusia di KY selama ini kurang tergali, kurang terasa potensinya karena tidak tergali.

Maksudnya?

Misalnya untuk waskim, pengawasan hakim. KY sangat tergantung kepada mantan-mantan hakim yang membantu kami. Itu secara perlahan harus diubah. Seharusnya yang melakukan pengawasan itu ya kami sendiri.

Rencana kami ke depan Sekretariat Jenderal (Setjen) memiliki dua tugas. Pertama administrasi dan kedua teknis operasional. Administrasi menyangkut birokrasi. Tapi, tugas teknis operasional hakim, advokasi hakim, investigasi hakim, itu jadi tugas dan tanggung jawab sekjen yang kami minta kepada Presiden kemarin.

KY minta apa kepada Presiden?

Kami meminta agar diberi kekuasaan mengangkat dua deputi, agar sekjen fokus di administrasi. Sementara itu, untuk teknis operasional membantu rekrutmen hakim dan pengawasan penindakan hakim ditangani oleh dua deputi. Itu yang coba kami dorong, memberdayakan secara perlahan-lahan agar ketergantungan kepada tenaga-tenaga ahli yang kami rekrut tidak terlalu tinggi.

Mahkamah Konstitusi memangkas kewenangan KY terkait seleksi calon hakim?

Kami masih punya satu wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman soal hak wewenang melakukan kajian atau eksaminasi putusan hakim. Itu terkait dengan pengawasan. Tapi secara umum, setelah putusan MK itu masih belum menemukan pola, otomatis tidak lagi terlibat dalam seleksi calon hakim. Kalau seleksi hakim agung masih, karena MA kan kekurangan juga. (Klik wawancara lebih lengkap di www. viva.co.id)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *