APAKAH DAERAHNYA MASUK! Bahas PP Daerah Persiapan, Bukan RUU DOB

205132_998902_Rambe_Kamarulzaman_Kom_II_dJAKARTA – Tahapan pembentukan 87 calon daerah otonom baru masih panjang. Pasalnya, nantinya pembentukan daerah otonom baru tidak akan langsung dipayungi undang-undang.

Ketua Komisi II DPR Ramba Kamarulzaman menjelaskan, pembentukan daerah otonom baru (DOB) akan didahului dengan daerah persipan selama tiga tahun.

“Jadi nanti kami akan membahas peraturan pemerintah tentang pembentukan daerah persiapan. Jika sudah berjalan tiga tahun, akan dievaluasi. Kalau dinilai sudah diap, barulah ditetapkan dengan UU pembentukan daerah otonom baru,” beber Rambe kepada JPNN kemarin (13/3).

Nah, kapan mulai dibahas PP pembentukan daerah persiapan itu? Rambe menjelaskan, tetap harus menunggu rampungnya pembahasan dua Rancangan PP (RPP) yang mengatur pemekaran daerah. Yakni Termasuk draft Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disain Besar Penataan Daerah (Disertada) dan PP Penataan Daerah.

“Ibarat naik haji, dua PP itu tiket dan visanya. Kalau belum ada dua barang itu, tak bisa kami naik haji. Kalau dua PP itu sudah terbit, barulah kami bahas pemekaran,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Dikatakan, di dalam PP Disertada itu nantinya ada gambaran berapa daerah yang bisa dimekarkan. “Misal Sumut bisa tambah dua atau tiga provinsi lagi. Kalau itu ada di PP tersebut, ya kita bahas usulan pembentukan provinsi di wilayah Sumut,” imbuhnya lagi.

Diketahui, ada 87 usulan pembentukan daerah otonom baru yang sebenarnya sudah dalam bentuk RUU. Yakni paket 65 RUU dan 22 RUU.

Penjelaskan Rambe klop dengan keterangan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono, beberapa waktu lalu.

Bahwa untuk menjadi DOB itu kan harus terlebih dahulu menjadi daerah persiapan selama tiga tahun. Nah setelah itu baru dievaluasi apakah memungkinkan ditetapkan menjadi DOB,” ujar Sumarsono di Jakarta, Kamis (25/2).

Sumarsono juga menegaskan, pembentukan daerah persiapan juga tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap fiskal negara. Karena saat sebuah daerah dinyatakan sebagai daerah persiapan, yang dbutuhkan hanya kepala daerah persiapan. Kemudian terkait struktur organisasi pemerintahan di bawahnya, masih sangat minimalis.

“Jadi semua lembaga terintegrasi dengan dinas-dinas yang ada. APBD-nya juga terintegrasi dengan APBD induk. DPRD belum dibutuhkan. Jadi misalnya untuk Dinas PU, itu hanya butuh satu pejabat plus staf yang ditugaskan mengawal masing-masing sektor untuk daerah persiapan,” ujarnya. (sam/jpnn)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *