APBD Rohil 2016 Senilai Rp2,6 Triliun

Ketua DPRD Nasrudin Hasan menyerahkan nota keuangan APBD 2016 yang telah disahkan kepada Bupati H Suyatno, dalam paripurna pengambilan keputusan RAPBD 2016 oleh fraksiBAGANSIAPI-API- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 sebesar Rp2,6 triliun melalui rapat paripurna, Rabu (23/12) dinihari pukul 2.30 Wib. Pengesahan digelar setelah sebelumnya anggota legislatif bersama SKPD menggelar pembahasan secara maraton.
“Ini merupakan pembahasan yang terlama karena berlangsung selama 3 hari,” kata Ketua DPRD Rohil, Nasruddin Hasan yang bertindak sebagai pimpinan sidang.Dalam rapat paripurna itu, DPRD juga mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda ) tentang kode etik DPRD serta 4 Ranperda lainnya, selain 31 usulan Ranperda dari pemerintah.
“Jika sudah disahkan, kode etik DPRD sudah selayaknya kita jalankan dengan baik mengingat tugas DPRD kedepan sangat berat,” kata Nasruddin.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPRD, Darwis Syam menyebutkan, struktur APBD 2016 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1,04 Triliun, belanja langsung sebesar Rp 1,01 Triliun dan Pembiayaan sebesar Rp 700 miliar.”Pendapatan dan belanja mengalami penurunan sehingga pembiayaan juga menurun,” kata Darwis.
Menurut keterangan Darwis, seluruh Fraksi menyatakan setuju APBD 2016 disahkan dengan catatan, pengelolaan anggaran harus tepat waktu dan tepat sasaran.Kemudian, seluruh fraksi juga meminta agar proyek pekerjaan multi years dikerjakan paling lama 3 tahun. DPRD juga mengharapkan pemerintah mensertifikat aset berupa tanah untuk mencegah alih fungsi lahan. Demikian halnya dengan gaji honor, hendaknya dibayarkan sebulan sekali.
Dalam kesempatan itu, Bupati Rohil, Suyatno mengungkapkan muatan APBD 2016 pada dasarnya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang menitikberatkan pada program prioritas daerah yang selaras dengan program prioritas nasional.
Suyatno juga mengharapkan kepada seluruh SKPD untuk lebih aktif menjemput anggaran yang bersumber dari APBD provinsi dan pusat. Dia juga meminta kepada daerah untuk tidak bergantung dengan dana bagi hasil minyak dan lebih fokus menggenjot PAD.”Kita mengharapkan anggaran APBD Rohil dipacu penyerapannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” kata Suyatno di hadapan unsur Forkopimda dan 40 dari 45 anggota DPRD yang hadir.(*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *