Babul Qawaid, Pedoman Hukum Ketatanegaraan Kerajaan Siak

Istana Sultan Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak, Provinsi Riau masih berdiri megah menjadi simbol kejayaan dan kecemerlangan Kerajaan Melayu Islam di Nusantara

KEBERADAAN hukum Ketatanegaraan menjadi pondasi dalam menjalankan pemerintahaan yang berdaulat. Van Der Port ahli hukum tata negara mendefinisikan hukum tata negara sebagai peraturan menentukan badan yang diperlukan serta wewenangnya, dan menetukan hubungan satu dengan lainnya serta hubungan dengan Individu-Individu dalam hubungannya.

Sultan Assaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifudin, Sultan ke-11 Kerajaan Siak Sri Indrapura (1889-1908), bersama Dewan Menteri menyadari pentingnya sebuah struktur hukum ketatanegaran di Kerajaan Siak Sri Indrapura untuk menjamin hak-hak masyarakat, juga agar tidak adanya kesewenangan penyelenggara pemerintah terhadap masyarakat. Maka hadirlah Bab Al-Qawaid atau Babul Qawaid sebuah konstitusi Kerajaan Siak Sri Indrapura yang sudah dikodifikasi.

Bab- Al Qawaid yang berarti Pintu segala pegangan, pedoman tersebut mengandungi isi 22 bab yang di bagi menjadi 154 pasal. Berisi berbagai hal menyangkut kehidupan adat istiadat, begitu pula hukumanya yang diberikan pengadilan melalui pengadilan kesultanan. Dalam Bab Al-Qawaid juga berisi susunan hirarki kepemimpinan serta tugas dan wewenangnya dalam Kerajaan Siak Sri Indrapura, yakni:

  1. Sultan.
  2. Dewan Menteri.
  3. Hakim Kerapatan Tinggi.
  4. Hakim Polisi.
  5. Hakim Syariah.
  6. Hakim Kepala Suku.

Tugas dan fungsi dari tiap-tiap bagian, yaitu:

  1. Sultan adalah kepala pemerintahan, pemegang kedaulatan dan administratif tertinggi dalam Kerajaan Siak Sri Indrapura.
  2. Dewan Menteri, dalam melaksanakan pemerintahan, Sultan dibantu oleh Dewan Menteri atau Dewan Kerajaan. Dewan ini bertugas memilih dan mengangkat Sultan serta Dewan ini bersama Sultan membuat Undang-Undang dan peraturan
  3. Hakim Kerapatan Tinggi.
    Untuk melaksanakan pengadilan umum di Kerajaan Siak, dibuatlah suatu badan penyelenggara, badan peyelenggara dari pengadilan umum bernama Kerapatan Tinggi. Kerapatan Tinggi ini berfungsi menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi terhadap rakyat kerajaan siak.
    Baca Juga : Bappeda Bengkalis Pantau Kesiapan Musrenbang di Sejumlah Kecamatan
  4. Hakim Polisi adalah Kepala Pemerintahan ditingkat Provinsi, sebagai wakil Sultan, dari povinsi di wilayah Kerajaan Siak yang terdiri dari 10 Provinsi, yaitu:

– Provinsi Siak Hakim Polisi bergelar Tengku Besar.
– Provinsi Tebing Tinggi Hakim Polisi bergelar Temenggung Muda.
– Provinsi Merbau Hakim Polisi bergelar Orang Kaya Setia Indra.
– Provinsi Bukit Batu Hakim Polisi Bergelar Datuk Laksemana Setiadiraja.
– Provinsi Kubu Hakim Polisi bergelar Datuk Jaya Perkasa.
– Provinsi Pekanbaru Hakim Polisi bergelar Datuk Syabandar.
– Provinsi Tapung Kiri bergelar Syarif Bendahara.
– Provinsi Tapung Kanan Hakim Polisi bergelar Datuk Bendahara.

  1. Hakim Syariah
    Hakim Syariah bertugas menangani pengadilan tentang harta pusaka-warisan dan masalah hukum adat dan agama. Pada setiap provinsi di bawah Kerajaan Siak memiliki Hakim Syariah, Hakim Syariah yanh berkedudukan di Siak Sri Indrapura sendiri bergelar Kadhi sedangkan pada 9 provinsi lainnya bergelar Imam Jajahan.
  2. Hakim Kepala Suku.
    Hakim Kepala Suku merupakan pemerintah terendah dalam hirarki pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Hakim Kepala Suku tunduk kepada Hakim Polisi yang mewakili Sultan di setiap provinsi di bawah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setiap provinsi di Kerajaan Siak Sri Indrapura terbagi beberapa suku yang berjumlah 211.

Kehadiran Bab Al-Qawaid dalam Kerajaan Siak Sri Indrapura memberikan hak-hak serta kewajiban yang seimbang antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat, sehingga tidak terdapat kesewenang-wenangan penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat. Membawa Kerajaan Siak kearah masa kejayaannya. (FR)

(Sumber: Sejarah Kerajaan Siak)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *