BAYAR THR! Wajib Sepekan Sebelum Lebaran …

awas-bayar-thr-lambat-perusahaan-wajib-tambah-lima-persenDUMAI— Disnakertrans Dumai mengingatkan seluruh perusahaan agar membayarkan hak karyawan sepekan menjelang lebaran sesuai regulasi yang diatur dalam Permenaker terbaru tahun 2016.

Penegasan ini disampaikan Kadisnakertrans Dumai, H Amiruddin kepada sejumlah wartawan, Rabu (8/6) diruang kerjanya. Sepertinya regulasi pada tahun ini berbeda dengan tahun 2015 lalu, namun Disnakertrans masih menunggu aturan tentang THR tersebut. “Kita akan membuat posko aduan THR bertujuan menghimpun masukan atau laporan dari para pekerja yang tidak menerima haknya berupa tunjangan lebaran,”ujar Amir.

Ketua PBVSI kota Dumai ini menambahkan, informasinya memang ada aturan terbaru tentang THR 2016 tapi setakat ini belum ada diterima. Namun informasi yang diterima, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Aturan baru ini berlaku mulai 8 Maret 2016.

Informasi yang diterima  Permenaker yang merupakan salah satu peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan ini, secara resmi menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Dalam peraturan baru, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan kini berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarannya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja. Sebelumnya dalam Permenaker 4/1994, dinyatakan pembagian THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 3 bulan. Namun berdasarkan Permenaker No. 6/2016 yang baru pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan berhak mendapat THR.

Menurut peraturan yang lama, ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan tersebut adalah bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.Selain itu, disebutkan pula setiap pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih, maka berhak mendapatkan THR secara proporsional.

“Dalam peraturan yang baru, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Hal itu berlaku bagi pekerja yang memilki hubungan kerja, termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu, (PKWT),” kata Hanif Menakertrans.

Hanif menjelaskan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan atau dapat ditentukan lain, sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB).

“Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan,” kata Hanif. (*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *