BELUM SARJANA, 1.280 PNS Bakal Dirasionalisasikan

PNSSELATPANJANG-Ini berita cukup heboh. Dari informasi yang dihimpun awak media atas wacana pemerintah akan berusaha melakukan rasionalisasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap. Dari jumlah yang ada saat ini, yakni 4.517 juta orang akan dipangkas hingga menjadi 1,3 juta untuk seluruh Indonesia. Yang menjadi pertanyaan banyak pihak kemungkinan besar imbas dari rasionalisasi tersebut PNS yang berlatar belakang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Mereka menduduki jabatan fungsional umum (JFU) yang jumlahnya sebanyak 1,391 juta orang. Untuk Kabupaten Kepulaun Meranti terdapat 1.280 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum sarjana.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, hingga Maret 2016, ada 1.280 yang berstatus SD, SMP, dan SMA sederajat. Dari jumlah itu, sebanyak 20 orang berpendidikan SD, 30 orang berpendidikan SMP, 745 orang berpendidikan SMA dan 485 berpendidikan Diploma III.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKPP, Drs Bakharuddin menjelaskan, hingga kini, belum menerima putusan secara resmi mengenai rencana rasionalisasi PNS. Ia juga menjelaskan, Kemenpan RB, saat ini sedang mengkaji rasionalisasi PNS untuk PNS berijazah di bawah sarjana. Hal itu terutama untuk PNS berijazah SD, SMP dan SMA. Bahkan, peraturan pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut juga belum ada.

“Selama PP belum ada, maka rasionalisasi PNS tidak terjadi, Saya juga sudah mendengar rencana Menteri Pemberdayaan Apara ð 7 3 Štur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi terhadap rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) berijazah di bawah sarjana. Jika pun terjadi, kebijakan itu juga diharapkan membuat atau menyediakan pesangon ataupun pensiun yang bisa menopang PNS jika dirasionalisasi. Jadi harusnya pemerintah pusat harus juga memiliki aturan yang jelas untuk semua itu,” ujarnya.

Lanjut Bakharuddin lagi, rencana rasionalisasi PNS itu sebenarnya berbenturan dengan kondisi yang terjadi sesungguhnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kebutuhan PNS di Kabupaten Meranti mencapai 4.428 orang. Namun, saat ini, jumlah PNS yang tersedia hanya 3.528. Itu berarti, Kabupaten Meranti masih kekurangan sekitar 900 orang PNS.

Ia juga mengatakan, rencana kebijakan rasionalisasi itu memerlukan pendekatan melalui pendidikan, sehingga jika terjadi maka bisa dilakukan secara merata. Namun, kebijakan itu bisa dilakukan pengecualian untuk spesifikasi bidang pendidikan dan kesehatan.Menurutnya, jumlah PNS yang memiliki pendidikan di bawah strata sarjana semakin berkurang setiap tahunnya. Jumlah itu menurun karena persyaratan dan kewajiban peserta dalam penerimaan seleksi PNS di lingkungan pemerintahan, harus sarjana.

Sementara itu, rencana rasionalisasi PNS yang berpendidikan SD, SMP dan SMA telah meresahkan para PNS. Seorang PNS berijazah SMA di Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) yang enggan disebutkan namanya itu mengaku terkejut dan khawatir hal tersebut akan menimpa mereka. Pria lulusan SMA itu berharap, rasionalisasi PNS batal dilakukan. Pasalnya, saat ini lowongan pekerjaan sangat sulit diperoleh.”Saya tahunya saat baca berita online nasional. Begitu saya baca, saya sampai tidak bisa tidur. Gimana nanti nasib anak dan istri saya,” keluh seorang PNS yang baru 4 tahun diangkat menjadi PNS itu. (*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *