Bengkalis Hanya Terima DBH Migas Rp 1 Triliun

78Sekda Bengkalis Tinjau Pelaksanaan Hari Pertama UNBENGKALIS- Pada tahun 2016 ini Kabupaten Bengkalis hanya menerimaRp 1,061 trilyun pendapatan dari sektor dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas). Hal itu sebagai dampak anjloknya harga minyak mentahdi pasaran dunia, yang juga berimbas kepada Indonesia dan Kabupaten Bengkalis.

Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Daerah Bengkalis, H Burhanuddin ketika dikonfirmasi, Selasa (3/2)) terkait adanya
rasionalisasi (pemangkasan,red) anggaran diseluruh SKPD Pemkab
Bengkalis tahun ini. Disebutkan, tahun 2015 lalu DBH Migas mencapai Rp2,2 trilyun, dimana dalam penyusunan RAPBD 2016 juga menggunakan asumsi DBH tahun 2015. Namun tahun 2016 ini DBH Migas Bengkalis anjlok, hanya menerima Rp 1,061 trilyun.

“Tahun ini pendapatan kita dari DBH Migas menurun drastius
dibandingkan tahun 2015 dan 2014. Hal itu tentu saja berimbas kepadarealisasi APBD tahun ini, yang sudah disahkan oleh DPRD Bengkalis bulan Desember lalu. DBH Migas Bengkalis tahun 2016 ini hanya Rp 1,061 trilyun, dibanding tahun 2015 mencapai Rp 2,2 trilyun serta tahun 2014 Rp 3,4 trilyun,”kata Burhanuddin.

Kemudian kata Sekda, dampak dari anjloknya DBH Migas itu,
tentu saja kepada besaran APBD Bengkalis tahun 2016 ini. APBD tahun2016 hanya berada kisaran angka Rp 3 trilyunan, jauh berbeda dengantahun 2015 lalu APBD Bengkalis mencapai Rp 5 trilyun. Seluruh SKPDsudah diberitahukan untuk melakukan penghematan anggaran.

“Kita sudah memberitahukan kepada seluruh SKPD untuk
melakukan rasionalisasi anggaran. SKPD harus memotong
kegiatan-kegiatan mereka yang dinilai tidak urgen, karena
rasionalisasi APBD mau tidak mau harus dilakukan sebagai akibat
turunnya DBH Migas tersebut,”ulas Sekda lagi.

Tidak Perlu Dibahas DPRDPada kesempatan itu, ketika ditanya apakah rasionalisasi APBD tahun2016 ini juga melibatkan DPRD seperti pernyataan sejumlah anggotadewan, Burhanuddin menyebutnya tidak perlu. Karena secara legalitas, APBD sudah disahkan oleh DPRD dan tindaklanjut dari rasionalisasi
anggaran akan dituangkan dalam APBD Perubahan tahun ini.
Dijelaskan Sekda, kalau dibahas kembali oleh DPRD akan
memakan waktu lama, karena yang dilakukan adalah pemangkasan kegiatan di SKPD-SKPD. Semua yang tertuang dalam APBD 2016 sudah diketahui DPRD, dan rasionalisasi hanya mengurangi item-item belanja daerah semata.
“Soal rasionalisasi ini, seperti disampaikan oleh kawan-kawan di DPRD harus dibahas kembali melalui komisi-komisi dan badan anggaran (banggar) DPRD akan memakan waktu lama. Nanti tetap
akan kita ajukan ke DPRD pada APBD Perubahan, jadi tidak mesti
dilakukan pembahasan kembali di dewan,”terang Burhanuddin.(*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *