BK-DPRD Meranti, Zurbiansyah Belum Permanen Berhenti

korupsi-ilustrasiSELATPANJANG-Walaupun Drs H.Zubiarsyah yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Meranti, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Riau. Hingga saat ini Badan Kehormatan (BK)DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti hanya bisa melakukan pemberhentian sementara kepadanya.
Langkah Pemberhentian sementara itu juga, dinilai sudah sesuai dengan peraturan DPRD tentang Kode Etik Nomor 2 Tahun 2011. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Mustafa melalui anggotanya Hafizan Abbas melalui telphone genggam Senin siang(31/10).
Kepada Dumaipos, Dia juga mengungkapkan bahwa, pemberhentian sementara itu telah lama dilakukan oleh pihaknya, setidaknya setelah mendengar kabar resmi bahwa Zubirsyah finis ditetapkan menjadi tersangka. Dan langkah pemberhentian sementara itupun sudah diatur dalam kode etik yang telah berlaku.
“Setelah pihak kami dapat kabar dia disidang, kami langsung mengambil tindakan untuk memberhentikan sementara jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepuluan Meranti,” ujarnya.
Hafizan juga mengungkapkan, hal itu sudah sesuai dengan peraturan DPRD tentang Kode Etik Nomor 2 Tahun 2011. Ia menjelaskan, meskipun dilakukan pemberhentian sementara, Zubiarsyah masih bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan gaji, tunjangan, tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya.
“Namun hanya hal pokok saja, kalau tunjangan perjalanan dinas dan serupa dengan itu yang bersangkutan tidak dapat lagi karena dia sudah ditahan,” ujar Hafizan.
Status Zubiarsyah sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terancam saat Kejati Riau menahan Zubiarsyah karena terseret kasus korupsi pengadaan lahan pembangunan Pelabuhan Dorak di Selatpanjang. Menurut Hafizan, BK akan memberhentikan secara tetap Zubiarsyah jika dia telah menerima vonis bersalah yang memiliki kekuatan hukum tetap.
“Setiap pelanggaran pidana, pasti ada pelanggaran etika di dalamnya. Apalagi yang dilanggar termasuk pidana khusus ,” ujarnya.
Kata Hafizan, saat ini juga Zubiarsyah bisa saja diberhentikan secara permanen, namun pemberhentian secara permanen sebelum putusan tetap pengadilan hanya bisa dilakukan oleh partainya. Lagipula, tidak menutup kemungkinan Zubiarsyah akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
“Kan masih ada upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan PK, seandainya nanti pak Zubiarsyah mengajukan upaya-upaya itu. Jadi jangan sampai masyarakat ┬ámenduga BK melindungi anggota DPRD, peraturannya sudah jelas dan kewenangan kami juga sudah jelas diatur dalam peraturan DPRD,” ujar Hafizan.(*/fr)
Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *