BPJS Ketenagakerjaan Dumai Gelar Sosialisasi

dumai-sambutanDUMAI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Dumai semakin gencar melakukan sosialisasi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat, khusus tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU) serta usaha mandiri paham betul akan arti pentingnya perlindungan.

Pada Kamis (10/3), BPJS Ketenagakerjaan Kota Dumai melakukan sosialisasi di aula Kantor Kecamatan Dumai Timur Jalan Putri Tujuh Dumai. Puluhan pelaku UKM di kota Dumai mengikuti kegiatan tersebut.

“Setiap perusahaan dan usaha mandiri wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hanya dengan iuran Rp16.800, per bulan peserta sudah terlindungi, dalam dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai Drs H Amiruddin MM dihadapan peserta sosialisasi.

Menurut Amiruddin, untuk dapat mengoptimalkan kepesertaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mandiri dan UKM sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Disnakertrans serta Disperindag Kota Dumaiturun ke lapangan untuk melakukan pendataan.

Jika pelaku Usaha Mandiri dan UKM terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka dapat menjadi memotivasi dan rangsangan bagi perusahaan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau pelaku usaha mandiri dan UMK terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sementara perusahaan tak terdaftar otomatis malu. Nah budaya malu itu apat mendorong perusahaan agar mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Amiruddin kepada medoa di ruang kerjanya Kamis (10/3) siang, kemarin.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kota Dumai, Yusuf Delfi menerangkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015 lalu dan menyelenggarakan 4 (empat) program, di antaranya Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP) Operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan tersebut, kata Yusuf Delfi, diikuti dengan beberapa perubahan dari sisi regulasi serta benefit masing-masing jaminan.

Untuk JKK, manfaat yang didapatkan oleh peserta bertambah dengan dihilangkannya plafon biaya pengobatan dan perawatan yang sebelumnya sebesar Rp20 Juta, per 1 Juli 2015 tindakan medis yang dilakukan karena terjadinya kecelakaan kerja ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai pekerja dinyatakan sembuh. ”Selain biaya pengobatan dan perawatan sampai sembuh, lainnya yang mengalami peningkatan antara lain biaya angkutan darat, laut dan udara, biaya pemakaman serta pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap karena kecelakaan kerja,” ungkapnya.

Jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja melalui penyempurnaan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja-Return To Work (JKK-RTW), di samping santunan cacat yang diterima. Dengan demikian pekerja tetap bisa mendapatkan penghasilan dengan keahlian lain hasil dari pelatihan yang dijalani.

“BPJS Ketenagakerjaan Kota Dumai sudah melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Dumai untuk melakukan pelatihan bagi tenaga kerja,” jelas Yusuf Delfi.

Menurutnya, dengan iuran sebesar 0,24% – 1,74% dari upah sebulan, pekerja sudah bisa terlindungi dari resiko kecelakaan kerja. Perlindungan JKK dimulai sejak berangkat kerja, saat dilingkungan kerja sampai kembali ke rumah. “Upah sebulan sesuai dengan UMR,” katanya.

Untuk Jaminan Kematian (JK) memberikan manfaat kepada ahli waris pekerja yang mengalami musibah meninggal dunia, yang bukan karena kecelakaan kerja. Peningkatan manfaat terdapat pada santunan sekaligus, santunan berkala dan biaya pemakaman dengan total santunan sebesar Rp24 juta dan pemberian beasiswa bagi anak pekerja yang ditinggalkan sebesar Rp12 juta bagi peserta yang sudah memasuki masa iur 5 tahun.
“Pemberian beasiswa ini merupakan penambahan manfaat pada Jaminan Kematian yang sebelumnya tidak ada,” tuturnya.

Manfaat yang diberikan kepada peserta agar apabila terjadi resiko meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan, terutama anak dari pekerja, mendapatkan bantuan biaya yang diperuntukkan untuk pendidikan. Dengan iuran sebesar 0,3 persen dari upah yang dilaporkan, peserta sudah terlindungi pada program Jaminan Kematian.

Dijelaskan, program baru yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Pensiun (JP) yang merupakan program jaminan sosial dengan skema manfaat pasti yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya, saat memasuki masa pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total permanen dan atau meninggal dunia, yang diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah.Jaminan Pensiun dipersiapkan bagi pekerja untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan disaat memasuki usia yang tidak lagi produktif. Dengan iuran yang ditetapkan sebesar 3% (1 persen pekerja dan 2 persen pengusaha) dan dengan masa iur 15 tahun, peserta dapat menikmati dana pensiun di masa pensiunnya nanti.

Selain peserta, manfaat pensiun juga dapat diterima oleh ahli waris janda/duda dari peserta yang meninggal dengan benefit mencapai 50 persen dari formulasi manfaat pensiun, sampai ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi. Selain itu, ahli waris anak dari peserta yang meninggal juga mendapatkan benefit pensiun mencapai 50 persen dari formulasi manfaat pensiun, sampai berusia 23 tahun, bekerja atau menikah. Untuk peserta lajang yang meninggal dunia, manfaat pensiun diterima oleh orangtua sampai batas waktu tertentu dengan benefit mencapai 20 persen dari formulasi manfaat pensiun.

Kemudian, Jaminan Hari Tua (JHT), merupakan jaminan yang memberikan perlindungan kepada para pekerja terhadap resiko yang terjadi di hari tua, dimana produktivitas pekerja sudah menurun. JHT tersebut merupakan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. “JHT ini dapat dicairkan saat pekerja mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap,” ujarnya.

Bahjan manfaat JHT juga dapat diambil saat kepesertaan mencapai 10 tahun dengan besaran 10 persen untuk persiapan hari tua atau 30 persen untuk pembiayaan perumahan. Pencairan manfaat pada kepesertaan 10 tahun tersebut hanya dapat dipilih salah satu, baik untuk persiapan hari tua ataupun pembiayaan perumahan. “Program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sifatnya wajib, namun program jaminan hari tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) tidak dipaksakan tergantung kepada peserta mau ikut atau tidak,” ungkap Yusuf Delfi. (Kr/*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *