DELAPAN SKPD DIAMPUTASI Mendagri Sudah Menggesa Pemkab

Foto-bersama-CPNS-dengan-Bupati-Kepulauan-meranti2SELATPANJANG –Delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten KepulauanMeranti, sebagian kewenangannya diamputasi alias kepengurusannya diambil alih PemerintahProvinsi Riau sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat.

Hal ini adalah implementasi dariUndang Undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah. Adapun delapan SKPD kewenangan yang dicabut itu adalah; 1. Dinas Pendidikan dan Olahraga Kewenangan yang dicabut, Bidang Pendidikan Menengah. 2. Dinas Perhubungan, kewenangan yang dicabut, bidang darat/terminal tape A. 3. Kehutanan dan Pekebunan, kewanangan yang dicabut, a. Perlindungan hutan dan kebun serta Kabid Kehutanan.

Berikutnya, 4. Kantor Pemberdayaan Perempuan, kewenangan yang dicabut Kasi Keluarga Berencana (Penyuluhan KB). 5. Dinas Sosial dan Tenaga Kerj, kewenangan yang dicabut, bidang ketenagakerjaan. 6. Dinas Kelautan dan Perikanan, kewenangan yang dicabut: bidang perikanan tangkap dan budidaya serta pengolahan, pemasaran hasil perikanan.

7. Disperindagkop, kewenangan yang dicabut: a. Bidang pengawasan. Terakhir, 8. Dinas Pertambangan (Distamben), kewenangan yang dicabut: a. Bidang pengawasan dan pengendalian, b. Bidang meneral dan pertambangan, c. Bidang energi dan kelistrikan.  Terkait pengambilan kewenangan pengurusan itu, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Meranti risau. Sebab, mereka harus memilih tetap bertugas di Pemkab Meranti atau menjadi pegawai Provinsi Riau.  Kerisauan PNS itu semakin menjadi-jadi, lantaran hingga batas waktu 31 Maret 2016 atau sebulan mendatang sudah menentukan sikap. Tentunya sikap ini ada perhitungan untung rugi.

Jika tetap sebagai PNS Pemkab Meranti tunjangan kecil namun bisa saja bertugas berada dalamwilayah Selatpanjang atau ke daerah yang mudah dijangkau. Sedangkan jika memilih menjadi pegawai Provinsi Riau, tunjangan besar namun bisa saja bertugas di pelosok desa.

Sayangnya, meskipun Mendagri sudah tiga kali mengirim Surat Edaran (SE), menggesa setiap daerah untuk melakukan Pendanaan, Personil, Sarana pra sarana dan Dukomen (PPPD), namun belum mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis), seperti apa pengambilan kewenangan kepengurusan dan pemindahan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi.

Yang jelas, kata Kepala Tata Pemerintahan (Tapem) Meranti, Yulizar, yang memberi wewenang kepada Kasubag Otonomi Daerah (Otda), Said Muelegi Zeno, untuk membeberkan data, pihaknya dengan SKPD terkait untuk menyikapi hal ini membentuk Kelompok Kerja (Pokja), menginvestarisir pegawai di Meranti dan menawarkan kepada mereka pindah ke Provinsi Riau atau tetap sebagai PNS Pemkab Meranti.

”31 Maret 2016 batas akhir investarisir PNS untuk menentukan sikap mereka, selanjutnya pada 22 Oktober 2016 pemberkasan berita acara personil untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau,” ungkap Said Muelegi.

Pada tahun 2017 mendatang, kata Said Muelegi, persoalan diambil alihnya kewenangan pengurusan ini sudah selesai semuanya, termasuk penyerahan PPPD. Artinya, tahun ini anggaran masing-masing SKPD yang terkena imbas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 itu masih ada di APBD Meranti. ”Kita sudah tiga kali menerima surat edaran dari Mendagri menggesa terkait hal ini, hanya saja kita belum dapat Juknisnya,” kata said Muelegi.

Khusus SKPD Distamben, jelas Said Muelegi, nampaknya sudah tidak ada lagi di Meranti. Pasalnya, Distamben Meranti hanya ada tiga pengurusan dan jika bidang pengawasan diambil alih pemrintah provinsi jelas dua pengawasan itu tidak ada lagi. Artinya bubar? ”Yang jelas kita menginvestarisir terlebih dahulu, seperti apa nantinya kita lihak saja nanti. Soal berapa jumlah PNS dari 8 SKPD yang pengurusannya diambil alih provinsi, belum bisa kita beberkan karena kita baru menginvestarisir,” jawab Muelegi.

Menyoal anggaran di masing-masing SKPD yang sebagian kewenangannya dicabut tersebut, Kepala Bappeda Meranti, M Azza Fahroni, mengaku untuk tahun 2016 ini memang ada namun hanya sampai pada bulan Oktober saja. Di atas bulan itu sudah tidak dianggarkan lagi. ”Kalau berapa besar anggaran untuk 8 SKPD yang sebagian kewenangannya dicabut itu, belum kita hitung,” kata Azza. (*/FR)

 

 

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *