Didemo Lagi, DPRD Desak Pemko Putuskan PT MIG

3PEKANBARU– Ratusan pekerja pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru kembali menggelar aksi ke kantor Walikota Pekanbaru, Selasa (14/6) kemarin. Aksi mereka didasari tidak kunjung di bayarkan gaji mereka hingga saat ini. Sebelumnya, Walikota mendeadline PT Multi Inti Guna (MIG) hingga akhir pekan kemarin untuk menyelesaikan sejumlah permasalah yang mendera hingga ratusan pekerja mereka tidak mendapatkan hak mereka selama dua bulan tersebut.

Aksi massa yang dipusatkan di pintu masuk kantor walikota tersebut sempat membuat kemacetan panjang di sepanjang jalan Sudirman akbiat diblokir oleh massa aksi, Selain itu, massa aksi sempat mengancam akan menumpahkan tumpukan sampah yang di bawa mereka dalam aksi sebanyak dua truk besar. Aksi tersebut mendapat pengawalan dari pihak Kepolisian Resort (Pelres) Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Tujuan mereka melakukan aksi tersebut ialah untuk bertemu langsung dengan walikota Pekanbaru, DR Firdaus,MT, namun Walikota yang sedang mengikuti kegiatan workshop pembentukan komitmen tunas dan sistem integritas bagi KDH dan WKDH di balai serindit Pemprov Riau.

Ada dua pejabat yang sempat bertemu menggantikan walikota, diantaranya kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, Arharisman Rozie dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Edwin Supradana. Edwin sempat diteriki pembohong oleh massa aksi.

Pemko Pekanbaru sepertinya masih ragu-ragu putus dengan PT MIG yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya mengangkut sampah. Hingga batas waktu yang telah diberikan, sampai saat ini PT MIG tidak mampu menyelesaikan permasalahan sampah-sampah yang berserakan dan menggunung hampir di seluruh jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru.

Menanggapi permasalahan belum diputuskanya kontrak PT MIG oleh Pemko, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti SH MH menegaskan, agar PT MIG segera diputus kontraknya oleh Pemko karena sudah melanggar perundang-undangan pengadaan barang dan jasa nomor 4 tahun 2010 dan Perpres nomor 7 tahun 2012.
“Pemko harus tegas dalam mengambil sikap dan keputusan, PT MIG sudah jelas tidak mampu lagi mengurus sampah yang ada di delapan kecamatan. Kita minta kontraknya segera diputus,” tegas Ida Yulita Susanti, Senin (13/6)

Politisi Golkar ini menyampaikan hendaknya tidak adalagi toleransi dan musyawarah yang diberikan Pemko kepada PT MIG. Pihak ketiga ini sudah tiga kali gagal melakukan wan prestasi dalam menangani sampah di Kota Pekanbaru.

“Tidak ada toleransi, Pemko harus memutus kontrak PT MIG, sesuai dengan perjanjian awal antara DPRD dan Pemko Pekanbaru. Jika gagal melakukan wan prestasi, maka kita sudah siapkan empat kecamatan yang akan mengambil alih sampah di delapan kecamatan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab PT MIG,” tuturnya.

Lebih lanjut Ida Yulita Susanti meminta kepada Pemko dalam hal ini Dinas Pertanaman dan Kebersihan (DKP) untuk segera mengurus proses administrasi. Jika PT MIG diputus kontrak maka Pemko dapat mencairkan garansi bank yang nantinya akan digunakan untuk membayar gaji karyawan PT MIG yang sudah nunggak selama dua bulan.
“Putuskan kontrak dan DKP segera urus proses administrasi untuk mencairkan dana dari garansi bank PT MIG ini, guna membayar gaji para karyawan yang belum dibayarkan. Jangan ada kompromi,” pungkasnya. (*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *