Dihentikan Pihak BBKSDA, Warga Pematang Pudu Kirim Surat ke Bupati

listrikDURI – Ratusan yakni sekitar 450 KK warga RW 11 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau terancam tidak akan dapat menikmati aliran listrik melalui jaringan PLN. Pasalnya saat pihak PLN melakukan pemasangan tiang jaringan listrik, dihentikan oleh pihak BKSDA Riau dengan alasan lintasan jaringan masuk dalam kawasan suaka margasatwa (SM).
Mendapat tindakan tersebut seluruh warga RW 11 Pematang mengirimkan surat kepada Bupati pada 20 Oktober 2016 lalu.
Hal itu disampaikan oleh Ketua RW 11 Kelurahan Pematang Pudu Tukijo kepada awak media, Kamis (9/11). Dikatakannya bahwa awalnya masyarakat mengusulkan pembangunan jaringan listrik tersebut ke pihak PLN Dumai dan ternyata disetujui dan hal itu dibuktikan dengan diturunkan material ke lapangan berupa tiang listrik.
“Namun saat pengerjaan pembangunan tiang listrik, pihak BKSDA Riau menghentikannya dengan alasan bahwa wilayah itu masuk dalam kawasan SM, “kata Ketua RW 11 Pematang Pudu Tukijo.

Ditambahkan dalam surat yang ditandatangai warga sebanyak 450 KK tersebut meminta kepada Bupati
menyangkut masalah pembangunan sarana penerangan PLN.

“Kita harapkan pemerintah Bengkalis dapat mencarikan solusinya agar masyarakat dapat menikmati aliran listrik yang sudah mendambakan belasan tahun lalu, “tutur Tukijo akan melanjutkan surat tembusan tersebut kepada Camat dan juga Gubri..

Sementara itu Lurah Pematang Pudu Darus,MSi mengatakan sangat mendukung upaya yang dilakukan masyarakat.

” Kita mendukung upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Agar jaringan sepanjang 9,5 kilometer mulai dari pramuka Balairaja ke Pondok 5 dan selanjutnya sepanjang 3,5 kilometer dari jalan lingkar barat, “kata Darus.

Lurah Pematang Pudu ini juga menyesalkan keputusan BKSDA Riau yang langsung memvonis dengan menghentikan pembangunan tiang listrik tanpa ada pengeculian. Apalagi adanya ancaman akan menuntut pihak PLN.

“Seharusnya masih ada solusi dengan cara pinjam pakai dan itu sesuai dengan PP Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan pada pasal 4 disebutkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Dan kepoentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana diomaksud pada ayat 1 salah satu meliputi pembangunan listrik, “ungkas Lurah Darus,MSi,
Ditambahkan bahwa penetapan SM tersebut diterbitkan pada tahun 1986, namun jauh sebelum itu kawasan tersebut sudah menjadi pemukiman warga dan bahkan sudah banyak surat sertifikat tanah yang diteribitkan pemerintah sebelum tahun 1986. (*/FR)
Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *