DUMAI WASPADA TRAFFICKING Perkuat Gugus Tugas TPPO

Plt Kepala Badan KB, PP dan PA H Kadarisan Arif MSi, Asisten I H Dermawan, pejabat Kementerian PPPA Indriati Fuad dan Ketua Komisi I DPRD Syahrial Amini.DUMAI (DUMAIPOS.CO) — Kota Dumai merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memiliki Perda dan gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Trafficking. Sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2008 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, perempuan dan anak.

Untuk itulah, Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB, PP dan PA) menggelar ‘Sosialisasi Pendampingan Korban Perdagangan Orang’ pada Selasa (1/3) di Hotel Comfort Dumai. Kegiatan ini secara resmi dibuka Asisten I Setdako Dumai, H Dermawan SSos.Walikota Dumai melalui Asisten I H Dermawan menyampaikan apresiasi atas terlaksananya sosialisasi pendampingan korban perdagangan orang. Meskipun isu nasional ini belum terlalu meluas di Kota Dumai, namun ini sangat penting dilaksanakan sejak dini terutama dimulai dari keluarga di rumah.

”Saya tekankan pentingnya pembinaan anak-anak itu dari rumah, dari orangtua masing-masing agar anak kita tidak terjerumus kedalam hal yang tidak baik. Lakukan pendekatan persuasif sedini mungkin terhadap anak, gunakan pendekatan dari hati ke hati secara batin serta jadilah orangtua yang bersikap tegas demi kebaikan anak-anak kita nantinya. Marilah bersama kita cegah terjadinya trafficking ini khususnya di Kota Dumai,” ujar Dermawan.

Ketua pelaksana kegiatan Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Irfan Wahyudi SKM MKes menyampaikan visi pemerintahan yang menempatkan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam posisi strategis perlu ditindaklanjuti melalui usaha pengintegrasian isu-isu TPPO kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat guna mewujudkan keadilan.

”Diharapkan adanya kesamaan persepsi antar stakeholders dan pelaksana kebijakan ditingkat kota, kecamatan dan kelurahan se-Kota Dumai serta tersosialisasinya kebijakan dan peraturan dalam memberantas TPPO. Terlaksananya program pembangunan daerah dengan komitmen bersama sehingga terwujudnya 0 persen tindak pidana perdagangan orang di Kota Dumai,” ujar Irfan Wahyudi.

Ketua DWP Kota Dumai  Hj Syarifah Rafida, Wakil Ketua TP PKK Dewi Tunjung Suharjo dan hadirin.Kegiatan ini diikuti 150 peserta diantaranya SKPD lingkungan Pemko Dumai, instansi vertikal, DPRD, LSM, dunia usaha dan masyarakat. Dengan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, BP3AKB dan P2TP2A Provinsi Riau, Polres Dumai dan Komisi I DPRD Kota Dumai. Turut hadir Plt Kepala Badan KB, PP dan PA H Kadarisan Arif MSi dan jajaran, Ketua Komisi I DPRD Syahrial Amini, Anggota DPRD Edison, Wakil Ketua TP PKK Dewi Tunjung Suharjo, Ketua DWP Hj Syarifah Rafida Mustafa, segenap Kepala SKPD, P2TP2A Kota Dumai dan Provinsi Riau, Polres Dumai, pejabat Kementerian PPPA RI, para undangan serta peserta sosialisasi.

Salah seorang narasumber dari Kementerian PPPA RI, Indriati Fuad menjelaskan Dumai sangatlah strategis karena dekat dengan negara tetangga, apalagi sebagai pintu masuk kedalam dan keluar  à6 3 Šsehingga rentan sekali dengan perdagangan orang. Artinya isu trafficking di Kota Dumai harus lebih diwaspadai, karena korbannya pasti perempuan dan anak sehingga ini bukan saja isu nasional tapi internasional.

”Modus trafficking bukan saja prostitusi, tapi semakin meluas yang identik dengan perbudakan. Ini tantangan kita kedepan agar mendekatkan akses layanan aduan masyarakat terutama korban, agar masalah ini terselesaikan. Dumai termasuk daerah primadona jadi mari kita bergandeng tangan memberantas trafficking, karena ini bukan tanggung jawab pemerintah saja melainkan kita semua,” tukas Indriati. (*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *