Hari Ini, MK Tetapkan Keputusan Dismissal Pilkada Siak

siakSIAK — Hari ini, Senin (18/1) pagi, Mahkamah Konsitusi (MK) akan kembali menggelar sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, termasuk di antaranya sengketa Pilkada Siak dengan agenda penetapan keputusan Dismissal.

“Sesuai dengan jadwal, hari Senin (18 Januari 2016) MK kembali akan menggelar sidang Pilkada Siak, agenda keputusan Dismissal,” ungkap Komisioner KPU Ahmad Rizal, Minggu (17/1) kemarin saat dihubungi.Dijelaskannya, keputusan dismissal penting, karena menentukan sebuah perkara yang masuk ke MK diterima atau ditolak. Kalau diterima, dilanjutkan ke persidangan berikutnya hingga Maret, sebaliknya kalau ditolak, gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Suhartono-Syahrul kandas hanya sampai tanggal 18 Januari 2016.

“Putusan diterima atau tidak diterimanya suatu gugatan. Ini adalah putusan awal. Jika gugatan pemohon memenuhi syarat formil dan syarat materil yang ditentukan, maka gugatan akan dilanjutkan dalam sidang-sidang berikutnya. Jika gugatan tidak memenuhi syarat maka gugatan tidak diterima dan sidang tidak dilanjutkan. Artinya gugatan pemohon ditolak,” terangnya.

Sebelumnya Ahmad Rizal menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Siak telah mengajukan eksepsi penolakan terhadap seluruh gugatan yang diajukan pasangan calon (paslon) Bupati Siak dan Wakil Bupati Siak Suhartono-Syahrul terkait Pilkada Kabupaten Siak.Karena menurut Ahmada Rizal Cs, KPU menilai gugatan paslon nomor urut 2 itu, salah objek (error in objekto), bukan kewenangan Makamah Konsitutsi (MK), memeriksan dan mengadili.

“Menurut termohon (KPU red) perkara yang diajukan pemohon adalah salah objek (error in objekto) sehingga bukan menjadi kewenang MK untuk memeriksa dan mengadilinya,” ujar Komisioner KPU Ahmad Rizal SH mengutip eksepsi yang dibacakan Kuasa Hukum KPU Suryadi SH, di Sidang MK, Kamis (14/1) kemarin.KPU membeberkan sejumlah dalil eksepsipenolakan gugatan  ð 7 3 ŠPaslon yang didukung mayoritas Anggota DPRD Siak ini.Pertama, (1) Berdasarkan pasal 156(2) UU No 1 tahun 2015 yang dirubah dengan UU no 8 tahun 2015 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon. Sementara, dalam pemohonan pemohon tidak ada 
satupun dalil yg menguraikan keberatan atas hasil penghitungan suara.Kedua (2), permohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena untuk dapat mengajukanpermohonan perselisihan hasil Pemilu ke MK untuk kabupaten Siak, maksimal selisih suara 1,5% yaitu 1.482 suara. Sementara selisih suara termohon 31.849 suara.

Ketiga (3), Pengajuan permohonan pemohon sudah lewat waktu. Yaitu 3×24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Siak.Keempat (4) Permohonan pemohon tidak jelas (obscuur liber) karena pemohon sama sekali tidak mempersalahkan mengenai kesalahan berita acara ataupun keputusan KPU Siak. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai tempat, lokasi, waktu, siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-buktinya.

Mengenai pokok permohonan mengenai Kartu Indonesia Pintar & beasiswa adalah program pemerintah pada tahun 2015 yang dicairkan secara bertahap & ditransfer langsung oleh Kementrian Pendidikan ke rekening siswa. Mengenai beasiswa ini sudah diproses oleh panwas, diputus oleh panwas tidak terbukti pelanggaran.Kemudian, mengenai kampanye di gedung sekolah di Koto Gasib juga sudah diproses oleh Panwas dan haiknya Panwas memberikan peringatan tertulis kepada pihak terkait.Selajutnya, keterlibatan, PNS & perangkat desa (kampung) juga sudah diproses oleh Panwas dan Panwas menyampaikan surat kepada Bupati Siak Cq BKD siak untuk ditindaklanjuti. Terkait, kampanye hitam oleh salah seorang tim sukses nomor 1, juga sudah diproses oleh Panwas dan yang bersangkutan diberikan surat peringatan keras.

“Untuk itu KPU Kabupaten Siak memohon kepada MK untuk mengabulkan eksepsi termohon, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan benar dan tetap berlaku SK KPU Siak Nomor Nomor 71 tahun 20 15 tentang Revisi SK No 69 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Siak Tahun 2015,” tandas Ahmad Rizal mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Siak ini. (*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *