Investor Bangun Kilang, ehhh Minyaknya Dibeli Pertamina

PERTAMINAJAKARTA  -Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk percepatan pembangunan kilang minyak di Indonesia. Salah satu ketentuan yang ada di Perpres tersebut, nantinya Pertamina akan menjadi offtaker dari setiap hasil kilang yang dibagun.

Ketentuan ini hampir sama seperti mekanisme IPP (Independent Power Producer) atau pembangkit listrik yang dibangun pihak swasta. Listrik yang dihasilkan dibeli oleh PT PLN (Persero) kemudian disalurkan ke masyarakat. Hal yang sama nantinya juga berlaku di investasi kilang minyak, BBM yang dihasilkan dari kilang yang dibangun swasta, hasilnya dibeli oleh Pertamina.

Demikianlah hasil rapat kabinet terbatas yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Darmin menjelaskan, Perpres untuk pembangunan kilang sebenarnya sudah dibahas beberapa kali, baik dengan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Pertamina. Hanya tersisa beberapa poin untuk finalisasi.

“Terakhir kita masih mendiskusikan dengan Pertamina karena tadinya Pertamina ingin pembangunan kilang itu pembangunannya adalah dikerjakan sendiri oleh Pertamina, sebagai penugasan atau swasta masuk harus kerja sama dengan dia (Pertamina),” ujar Darmin.

Ini kemudian menjadi perdebatan yang cukup panjang, agar melahirkan keputusan yang tepat. Pertamina dinilai belum cukup mampu untuk menangani pembangunan kilang, baik dari sisi permodalan maupun teknologi.

“(Maka) belakangan kita katakan enggak bisa, harus ada pilihan ketiga yaitu swasta bisa masuk tapi offtaker-nya ke Pertamina dengan tarif yang efisien. Jadi seperti IPP ditenderkan. Tadinya Pertamina itu agak enggan tapi kalau dia kerjakan semua enggak sanggup,” terangnya.

Menurut Darmin, langkah tersebut lebih efisien bagi Pertamina. Dana permodalan yang ada juga bisa didorong untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

“Kalau swasta boleh masuk tapi offtaker-nya ke Pertamina yang penting dia efisien. Kalau soal pilihan tempatnya apanya silahkan itu. Perpres sudah dan kita akan segera dalam seminggu menyelesaikan perpresnya,” kata Mantan Gubernur BI tersebut.

Sementara Perpres pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW salah satunya berisikan terkait mekanisme pengunaan bahan bakar hingga harga jual beli. Misalnya untuk pembangkit yang berbahan bakar dari sampah.

Sampah yang merupakan energi terbarukan tentunya akan mematok harga lebih tinggi dibandingkan dengan batubara atau gas, karena dipengaruhi oleh teknologinya. Di samping itu ada kecenderungan harga sampah di satu kota berbeda dengan kota lainnya.

Bila masuk dalam audit laporan keuangan, tentu pengambil kebijakan akan dipertanyakan. Dapat dimungkinkan terjadinya pelanggaran hukum. Maka dibutuhkan Perpres untuk memperjelas kasus tersebut.

“Nanti kalau diaudit bagaimana? Di sini sampah kok mahal, di kota ini lebih murah, sehingga ini diperlukan nanti ada Perpres. Nanti untuk sampah begini. Untuk renewable yang lain begini-begini supaya begini tuh maksudnya pokoknya harga tertinggi bisa segini, gitu,” papar Darmin.

(mkl/rrd)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *