Jabatan Kapolda dan Kapolres Perlu Dilelang !

lelang jabatan kapoldaJAKARTA – Sejak terbentuknya Satgas sapu bersih pungutan liar atau ‘Saber Pungli’, Polri mencatat pengungkapan sebanyak 68 kasus pungli yang melibatkan 78 personel polisi.

Rata-rata, kasus pungli terjadi dalam pelayanan pembuatan atau perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Berdasarkan analisa Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) masih ditemukan kecurigaan masyarakat ada permainan dan kolusi dalam penerimaan anggota Polri serta pembinaan karir di Korps Bhayangkara.

“Tentunya pengawas internal yakni Divisi Propam (profesi dan pengamanan) perlu melakukan pengawasan yang ketat. Tapi tentu saja tudingan miring dari masyarakat itu harus bisa dibuktikan dan bukan hanya isu belaka,” kata Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan ketika berbincang sebagaimana dikutip dari Okezone, Senin (17/10/2016).

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan terobosan lelang jabatan khususnya dalam pembinaan karir anggota Polri.

“Bisa dilakukan terobosan lelang jabatan, jadi semuanya transparan. Kami yakin Kapolri mendukung ide ini. Karena dengan ide ini semua perwira memiliki hak yang sama untuk jabatan itu,” katanya.

Teknis lelang jabatan, terang mantan komisioner Kompolnas tersebut bisa dilakukan berjenjang. Sedangkan jabatan Kapolres dan Kapolda dilakukan oleh Mabes Polri.

Sementara untuk jabatan Wakapolres dan Kapolsek dilakukan di wilayah Polda masing-masing.

“Nah dari analisa kami di Lemkapi setiap Kapolda dan Kapolres cukup dua kali menjabat. Jika sampai tiga kali, itu sudah luar biasa,” tukasnya. (sym/okz)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *