JADI BROKER PROYEK Bupati Ancam Sanksi Pemecatan

25-ft zuriat Bupati Amril Mukminin Menyerahkan DPA tahun anggaran 2016 kepada Kepala SKPD  di ruang rapat lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.BENGKALIS— Bupati Bengkalis, Amril Mukminin menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut ‘bermain’, menjadi ’makelar’ atau ‘broker’ proyek APBD Bengkalis. Mereka yang terbukti akan diberi sanksi tegas. Termasuk pemecatan.”Tak usah takut. Laporkan pada kami jika ada ASN yang ikut bermain proyek. Selagi bukan fitnah dan disertai bukti-bukti yang benar, pasti kami tindaklanjuti. Bagi yang terbukti tentu akan ditindak dan diberikan sanksi tegas,” ujar Amril, Ahad (28/2).

Amril mengingatkan, tugas seluruh ASN di daerah ini adalah memberikan pelayanan agar pelaksanaan proyek tersebut terlaksana dengan baik dan berkualitas. Bukan ikut-ikutan main proyek. Apalagi sampai mengejakannya sendiri seperti dengan memakai perusahaan pihak lain untuk melaksanakan proyek tersebut agar tidak diketahui ikut ‘bermain’.

“Aturan larangan ASN bermain proyek sudah ada. Jangan coba-coba dilanggar. Bagi yang melanggarnya pasti akan kami berikan sanksi tegas. Pokoknya, siapapun harus ikut mengawasinya. Bagi yang mengetahui ada oknum ASN yang bermain proyek agar segera melaporkannya pada kami. Tak perlu takut,” ulang Amril.

Sebelum ini, para sejumlah pelaku usaha pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bengkalis mengingatkan kepada Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Wakil Bupati H Muhammad agar bertindak tegas terhadap ASN yang ikut terlibat atau menjadi makelar proyek di lingkup Pemkab Bengkalis.

“Sudah bukan rahasia lagi, ada oknum ASN di Pemkab Bengkalis yang selama ini menjadi makelar atau broker proyek. Hal ini tentu  tidak bisa dibiarkan, kepala daerah yang baru harus mengambil sikap tegas apabila terbukti ada ASN yang ikut terlibat dalam pengaturan proyek di Bengkalis ini,” tegas M.Fachrorozi Agam, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Bengkalis, Jumat (26/2) lalu.

Selama ini ujar Agam, ada sejumlah oknum ASN yang melakukan intervensi saat pelelangan proyek berdasarkan kedekatan dengan pejabat setingkat Kepala SKPD atau oknum di tubuh unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) Bengkalis sendiri. Tentu saja keterlibatan ASN tersebut sebatas mengeruk keuntungan pribadi semata.
Modus yang dilakukan sambung mantan Sekretaris KNPI Kabupaten Bengkalis tersebut, menawarkan jasa kepada rekanan yang ikut lelang untuk membantu memenangkan proyek. Kemudian ASN yang menjadi makelar itu akan mendapatkan imbalan atau fee (komisi, red) dari rekanan yang berhasil dimenangkan setelah terlebih dahulu oknum ASN melobi ke personil ULP atau kelompok kerja (Pokja).

“Lelang proyek di Bengkalis ini sejak dahulu sarat permainan kotor, termasuk keterlibatan ASN dalam pelelangan. Juga kegiatan-kegiatan di SKPD berupa paket penunjukan langsung (PL) malahan ada yang dikerjakan ASN di SKPD bersangkutan. Ini harus diantisipasi dan diberantas oleh bupati dan wabup yang baru,” tambah Agam.

Senada dengan itu pengurus Gapensi lainnya, Popo Sudarsono menimpali bahwa pelelangan proyek melalui ULP harus dilakukan pengawasan secara ketat oleh kepala daerah, dengan melibatkan Inspektorat serta institusi penegak hukum.Karena permainan kotor lelang di Bengkalis, dengan praktek suap menyuap dengan modus setoran serta kedekatan bukan rahasia lagi, termasuk intervensi dari sejumlah kepala SKPD kepada ULP beserta Pokja-Pokja.

“DPA sudah diserahkan oleh bupati kepada SKPD, artinya kegiatan proyek segera akan dimulai tahun 2016 ini. Bupati dan wakil bupati yang baru juga harus membuka mataterhadap dugaan praktek-praktek curang yang terjadi di tubuh ULP, karena permainan curang itu diduga kuat diciptakan oleh orang dalam ULP sendiri serta oknum ASN di luar ULP,” timpal Popo. (*/FR)

 

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *