Kamis, Dijadwalkan Pengesahan APBD Meranti

f-paluAPBDSELATPANJANG -Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 yang sempat kembali molor karena sidang rapat yang tidak mencapai kuorum, Senin (18/1) kemarin, dimana rapat yang seyogyanya dimulai pada pukul 09:00 WIB pagi hanya dihadiri 15 anggota dewan dari 30 anggota dewan tersebut, kembali dijadwalkan pada hari ini, Kamis (21/1).

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan SE, Rabu (20/1), di Selatpanjang mengungkapkan, sidang pengesahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 ini sudah dijadwalkan kembali pada Kamis (20/1) ini. Setiap anggota dewan sudah dikonfirmasi untuk hadir pada dua hari sebelumnya.

“Kita sudah jadwalkan lagi. Minggu ini akan kita selesaikan. Jadwalnya Kamis (20/1) ini,” kata Fauzi. Sementara itu, Fauzi mengakui bahwa masih gamangnya untuk mengesahkan APBD Kabuapaten Kepuluan Meranti Tahun Anggaran 2016 tersebut.”Jika ada jaminan dari Provinsi Riau terhadap anggaran yang belum di transferkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti, akan kita siapkan APBD Murni 2016 dalam minggu ini juga. Sekarang kita meminta kepastian dan jaminan dari Pemprov Riau, jika sudah ada jaminannya, kita siap menjalankannya, dan minggu ini akan kita sahkan,” kata Fauzi.

Selain itu, Fauzi juga menambahkan, pihaknya meminta kepastian dari Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat terhadap DBH untuk Meranti yang kabarnya akan di transfer pada Januari 2016 ini. “Kita minta jaminan, karena jika tidak ditransfer, bagaimana kita akan menjalankan program pembangunan,” kata Fauzi.

Menurut Fauzi, RAPBD belum bisa disahkan menjadi APDB 2016, karena masih harus dilakukan pembahasan rasionalisasi ditingkat komisi. Hal ini disebabkan terjadinya pemotongan dana perimbangan dan dana bagi hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat. Sehingga seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun ulang Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar sesuai dengan PAD Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana sebelumnya SKPD telah selesai menyusun RKA sesuai dengan PAD sebelum adanya rasionalisasi anggaran akibatpemotongan DBH tersebut.”Untuk memaksimalkan pembangunan, di tahun 2016 ini kegiatan yang bersifat seremonial tidak ada lagi,” ujar Fauzi.(*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *