SELATPANJANG -Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 yang sempat kembali molor karena sidang rapat yang tidak mencapai kuorum, Senin (18/1) kemarin, dimana rapat yang seyogyanya dimulai pada pukul 09:00 WIB pagi hanya dihadiri 15 anggota dewan dari 30 anggota dewan tersebut, kembali dijadwalkan pada hari ini, Kamis (21/1).
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan SE, Rabu (20/1), di Selatpanjang mengungkap kan, sidang pengesahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 ini sudah dijadwalkan kembali pada Kamis (20/1) ini. Setiap anggota dewan sudah dikonfirmasi untuk hadir pada dua hari sebe lumnya.
“Kita sudah jadwalkan lagi. Minggu ini akan kita selesai kan. Jadwalnya Kamis (20/1) ini,” kata Fauzi. Sementara itu, Fauzi mengakui bahwa masih gamangnya untuk mengesahkan APBD Kabuapaten Kepuluan Meranti Tahun Anggaran 2016 tersebut.”Jika ada jaminan dari Provinsi Riau terhadap anggaran yang belum di transferkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti, akan kita siapkan APBD Murni 2016 dalam minggu ini juga. Sekarang kita meminta kepastian dan jaminan dari Pemprov Riau, jika sudah ada jaminannya, kita siap menjalankannya, dan minggu ini akan kita sahkan,” kata Fauzi.
Selain itu, Fauzi juga menambahkan, pihaknya meminta kepastian dari Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat terhadap DBH untuk Meranti yang kabarnya akan di transfer pada Januari 2016 ini. “Kita minta jaminan, karena jika tidak ditransfer, bagai mana kita akan menjalankan program pembangunan,” kata Fauzi.
Menurut Fauzi, RAPBD belum bisa disahkan menjadi APDB 2016, karena masih harus dilakukan pembahasan rasionalisasi ditingkat komisi. Hal ini disebabkan terjadinya pemotongan dana perimbangan dan dana bagi hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat. Sehingga seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun ulang Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar sesuai dengan PAD Kabupa ten Kepulauan Meranti, dimana sebelumnya SKPD telah selesai menyusun RKA sesuai dengan PAD sebelum adanya rasionalisasi anggaran akibatpemotongan DBH tersebut.”Untuk memaksimalkan pembangunan, di tahun 2016 ini kegia tan yang bersifat seremonial tidak ada lagi,” ujar Fauzi.(*/FR)