Kasubag Dilaporkan Selingkuh, 7 Bulan Tak Masuk, Direkom Dipecat Jadi PNS

suami-ke-luar-kota-istri-selingkuh-dengan-pns-XLPqJQI7CqBAGANSIAPIAPI-Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Rohil berinisial MK  Golongan III C dilaporkan Sri Utami Dewi, seorang PNS Inspektorat Provinsi Riau.

Pasalnya, MK diketahui merupakan Kasubag Legislasi di Kantor Sekretariat DPRD Rohil dilaporkan atas dugaan perselingkuhan dengan suami Sri Utami Dewi bukan hanya sampai di situ saja MK juga terancam terkena pemecatan akibat tidak masuk kantor selama hampir 7 bulan.

Terkait hal tersebut Sekretaris Dewan Rohil, H Syamsuri Akhmad kepada awak media Rabu (12/9) di ruangan kerjanya membenarkan hal tersebut. “MK masih pegawai kita memang sudah mengajukan pindah ke Dumai tapi belum keluar SK dari Gubernur,” kata Syamsuri,

Sekwan juga menegaskan bahwa pns wanita itu masih menerima gaji meskipun sudah lama tidak ngantor di kantor Sekwan. “Gaji kan hak dia hanya saja tunjangan sudah tak terima lagi.” katanya.

Bahkan tidak hanya jarang ngantor, MK juga dilaporkan terkait dugaan perselingkuhan dan nikah siri bersama suami Sri Utami seorang PNS Inspektorat Provinsi Riau.

MK dilaporkan berselingkuh dengan Inisial AF yang juga merupakan suami Sri utami,dalam laporannya sri menyebutkan mengatakan bahwa penikahan antara MK dan AF tanpa izin yang sah dan saat ini MK masih terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan seorang  pria yang masih terikat perkawinan yang sah bernama NCP.

Sementara Suami MK yakni NCP juga merasa keberatan atas kejadian tersebut dan  sudah melaporkan perselingkuhan  istrinya ini ke Polda Riau.

Dalam laporan Sri Utamai Dewi,  MK melakukan perceraian tanpa izin pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) Rokan Hilir. Selain itu  MK juga sudah meninggalkan tugas selama 7 bulan  berturut-turut dari awal Bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 tanpa alasan.

Selanjutnya, Sri Utami Dewi juga melaporkan MK kepada Sekretariat DPRD Rokan Hilir. Sebagai tindaklanjut dari laporan tersebut,  BKD Rokan Hilir membentuk tim  pemeriksaan dan Pembinaan penanganan Pelanggaran Disiplin terhadap MK dengan no.33 Tahun 2016.  Kemudian Sekretariat DPRD Rohil juga mengeluarkan rekomendasi tanggal 1 April 2006 terhadap MK.

Berdasarkan Hasil Tim pemeriksa BKD Rokan Hilir menjelaskan  bahwa berdasarkan hasil bukti-bukti serta pendapat tim pemeriksa, disarankan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Rokan Hilir mengusulkan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipili (PNS).

Namun oleh Kepala BKD Kabupaten Rohil, Roy Azlan  belum memberikan sanksi disiplin sebagaimana dengan yang dimaksud Tim Pemeriksa, karena masih menunggu petunjuk Bupati Rokan Hilir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Kabupaten Rokan Hilir,  Roy Azlan menjelaskan,  bahwa  persoalan MK yang dilaporkan oleh  Sri Dewi Utami  sudah kita sampaikan kepada Bupati Rokan Hilir sebagai pejabat Pembinan kepegawaian, kita masih menunggu  keputusan dari  beliau (bupati-red).

“Kita sudah memberitahukan kepada bupati, namun sebagai keputusannya , kita masih menunggu Pak Bupati kita hanya merekomendasikan saja kita tunggu saja hasilnya,”terang kepala BKD Rohil Roy Azlan.(*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *