Mahfudz Siddiq: Intelijen Jangan Menangkap

20151201_041740_harianterbit_Mahfud_SiddiqMASIH belum pupus dalam ingatan publik kasus penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis, jelang berakhirnya rezim Orde Baru. Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menduga kasus penculikan itu melibatkan aktivitas intelijen yang sampai sekarang belum terungkap betul duduk persoalannya.

Pascaserangan bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1), muncul wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dari Kepala BIN, Sutiyoso.

Bang Yos, panggilan akrabnya, ingin kewenangan BIN ditambah, agar bisa menahan dan menangkap orang terindikasi terlibat gerakan teroris. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan juga mendorong revisi Undang-undang (UU) No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, sebagai respon terhadap wacana tersebut.

Sudah dengar adanya usulan UU Nomor 17 Tahun 2011 agar direvisi?

Usulan revisi undang-undang intelijen untuk menambah kewenangan intelijen melakukan penangkapan atau penahanan terhadap orang yang diduga terlibat dalam satu tindakan pidana terorisme dalam rangka penggalian informasi, saya pikir sebagai usulan boleh-boleh saja. Tetapi, kalau kita lihat UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen, perdebatan mengenai kewenangan BIN untuk melakukan penangkapan dan penahanan itu dilakukan secara sangat mendalam dan DPR dulunya menghadirkan ahli dari banyak pihak untuk mendiskusikan mengenai hal itu dan pada akhirnya dalam penyusunannya disepakati bahwa dalam proses menggali informasi BIN memang tidak punya kewenangan melakukan penangkapan atau penahanan.

Penangkapan dan penahan itu, diberikan kewenangannya kepada lembaga penegak hukum dalam hal ini kepolisian, dan BIN bekerjasama dengan kepolisian dalam proses penggalian informasi terhadap orang yang diduga yang terlebih dahulu dilakukan penahanan sementara oleh kepolisian.

Tapi BIN merasa karena tak punya kewenangan menangkap lalu sulit dapat informasi?

Menurut saya persoalannya bukan di situ. Ada beberapa alasan. Pertama, UU intelijen ini adalah UU pertama di bidang intelijen yang produknya merupakan suatu evaluasi terhadap praktik intelijen pada masa-masa sebelumnya, dimana karena tidak ada aturan yang jelas, terjadi praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan sehingga banyak pihak-pihak yang serta-merta ditahan atau ditangkap untuk kebutuhan penggalian informasi.

(kutipan lebih lengkap baca/klik www:jpnn.com)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *