Pemkab Bengkalis Bebaskan Sanksi Administrasi PBB-PP Upaya Ringankan Beban Masyarakat

FULLRIAU.COM, BENGKALIS– Serangan Virus Corona benar-benar membuat masyarakat kelimpungan. Virus mematikan ini menyasar semua sendi kehidupan manusia. Tidak hanya persoalan sosial budaya, pendidikan, kehidupan bermasyarakat dan politik, dampak terberat adalah kehidupan ekonomi masyarakat.

Ekonomi masyarakat dibuat morat-marit karenanya. Banyak program pemerintah yang dilakukan sebagai solusi jangka pendek terhadap masyarakat yang terpapar virus covid-19. Seperti bantuan BST, BLT juga bantuan dari Dana Desa. Pemkab Bengkalis sendiri telah mengalokasikan anggaran Rp 182 Miliar, untuk penanganan Covid-19 dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis, juga ikut ambil peran dalam upaya membantu masyarakat yang terpapar virus Covid-19. Salah satu caranya adalah dengan membebaskan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP). Penghapusan sanksi administratif ini efektif berlaku 2 Mei sampai dengan 30 September 2020. Sanksi administratif dimaksud yaitu keterlambatan pembayaran PBB yang biasanya dikenakan denda sebesar 2 persen setiap bulan dengan maksimal 48 persen.

Penghapusan sanksi ini berlaku untuk semua tahun tunggakan sampai dengan tahun 2019. ‘’Penghapusan sanksi administratif PBB ini tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,’’ ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis, Supardi S.Sos, MP didampingi Kabid Penagihan dan Keberatan, Syahrudin MH, Rabu (20/5/2020).

Supardi, S.Sos, MP, Kepala Bapenda Bengkalis

Peraturan Bupati Bengkalis tersebut akan langsung berjalan secara otomatis dalam sistem, sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas itu.

‘’Kebijakan tersebut diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat wabah virus corona (covid-19), sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB,” tambah Supardi.

Ddijelaskan Supardi, masa berlaku penghapusan sanksi administrasi PBB-PP bisa saja semakin panjang, hal itu melihat dari perkembangan kondisi yang ada,”Bisa saja sampai akhir tahun, karena kita melihat kondisi perkembangan penyebaran covid-19. Ya mudah-mudahan cepat teratasi,” harap Supardi.

Kepada semua wajib pajak dan secara otomatis tidak perlu melakukan pengajuan permohonan, untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perbup tentang penghapusan sanksi administratif PBB-P2 tersebut.

Penghapusan sanksi administartif yang diberikan berupa penghapusan denda ini diberikan kepada yang terutang sebesar 100%, namun tidak menghilangkan kewajiban pajak terutang.

“Bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi sehubungan dengan wabah covid-19, serta mengoptimalkan penerimaan PBB P2 perlu memberikan kebijakan penghapusan sanksi administratif tersebut,” ungkap Syahruddin, pula.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Am ini berharap, agar masyarakat memanfaatkan secara maksimal adanya kebijakan penghapusan sanksi administratif ini dan sebagai upaya juga untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB-P2, serta tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. “Kepada masyarakat ayo lunasi tunggakan PBB-P2 dan nikmati penghapusan dendanya 100 persen,” imbaunya.

Permudah Pembayaran

Di tengah pandemi virus corona ini, pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui melalui berbagai layanan perbankan maupun tempat pembayaran lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jika biasanya wajib pajak membayar PBB dengan cara konvensional seperti mengantre di kantor pajak, kantor pos, serta bank-bank pilihan, kini wajib pajak bisa lebih lega karena bisa membayar PBB-P2 melalui Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Bukalapak, Linkaja dan Gopay.

Syahrudin MH, Kabid Penaggihan dan Keberatan.

Ini merupakan terobosan baru Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis dengan tujuan agar masyarakat tidak perlu lagi capek-capek mengantre lama. Bukan hanya itu saja, dengan cara pembayaran yang praktis ini juga dapat menghemat waktu dan tenaga para wajib pajak. Di samping itu masyarakat juga sudah bisa mendapatkan pelayanan PBB-P2 di UPT di 8 kecamatan.
Syahrudin MH, Kabid Penaggihan dan Keberatan.

Dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan akses pembayaran, diharapkan realisasi penerimaan pajak tidak hanya meningkat dari sisi jumlah uang yang diterima saja, tetapi juga diikuti dengan tingkat partisipasi wajib pajak yang melakukan pembayaran.

“Peningkatan penerimaan pajak daerah tidak lepas dari peran serta para stakeholder, kemudahan dalam pelayanan publik, serta kesadaran para pengusaha dan masyarakat dalam membayar pajak daerah,” jelas Supardi lagi.

Melalui e-commerce tersebut masyarakat tak hanya bayar PBB saja, tapi wajib pajak juga bisa mengecek nominal tagihan dengan mudah. Selain itu, masyarakat juga dimanjakan lagi dengan banyaknya pilihan metode pembayaran mulai Bank Riaukepri dan BNI.

Ditambahkan Plt. Kepala UPT PBB-P2 Bapenda Kabupaten Bengkalis, Oki Farhadinata, kerja sama ini juga bertujuan agar tak ada lagi masyarakat yang terlambat membayar PBB-P2 atau bahkan lupa.

Dengan Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Bukalapak, Linkaja dan Gopay, masyarakat tak hanya ingat belanja saja, tapi juga ingat bayar PBB. (Advetorial Bapenda Bengkalis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *