PMI Berharap DPRD Agendakan Hearing Kembali

donorBENGKALIS– Ketua PMI Bengkalis, H Usman membantah jika pihaknya tidak mau menghadiri hearing di DPRD yang digelar Rabu (14/9) lalu.

Persoalannya adalah, pihaknya tidak mendapat undangan dari DPRD Bengkalis. Dirinya baru mendapat telpon dari pihak DPRD sekitar jam 09.00 Wib pagi, sementara etikanya undangan hearing disampaikan dua hari sebelum hearing.

“Saya jam 09.00 tadi baru dapat telpon dari pihak DPRD, bagaimana kita mau hadir, persiapan tak ada. Seharusnya dua hari sebelum hearing undangan itu sampai ke kita,”ungkap H Usman saat dihubungi, Rabu (14/9).

Ketika ditanya menyangkut persoalan transfusi dan kantong darah yang habis di RSUD, kata mantan anggota DPRD Bengkalis ini, persoalan kantong darah sudah menjadi uruan pihak RSUD Bengkalis.

“Urusan kantong darah sudah diambil alih oleh RSUD Bengkalis, dan mereka juga mengklaim dananya ke BPJS. PMI sudah tidak ada urusan lagi dengan persoalan itu,” ujar Usman.

Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini juga menjelaskan soalt kucuran dana dari pemerintah yang disebut-sebut berkisar Rp 500 juta. Dijelaskan, Pihaknya sama sekali belum mendapat kucuran dana tersebut. Bahkan katanya, untuk operasional PMI, masih memakai dana pribadi.

“Kita harap kawan-kawan jangan terlalu cepat memvonis, pahami dulu duduk persoalannya seperti apa. Untuk tranfusi dan kantong darah, RSUD yang ambil alih. Mereka mengklaimnya ke BPJS. Janganlah pihak kita yang di salahkan begini. Sampai sekarang dana bantuan pemerintah belum juga turun ke kita (PMI,red),” jelas H Usman lagi.

Untuk itu H Usman meminta agar secepatnya pihak DPRD menggelar hearing kembali dengan menghadirkan PMI, RSUD dan pihak terkait lainnya. Agar semuanya bisa jelas dan tidak lagi saling menyalahkan. Bahkan pihak PMI pun bersedia diaudit selama menggunakan dana dari pemerintah.

“Kita minta pihak DPRD agar membuat hearing kembali dengan menghadirkan kita dari PMI, RSUD dan pihak terkait lainnya. Insyaallah di kesempatan itu akan saya sampaikan semuanya, biar jelas siapa yang tidak menjalankan fungsinya selama ini,”harapnya.

Seperti diberitakan, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, H Abi Bahrun S.Si menyayangkan sikap PMI Bengkalis yang tidak hadir saat digelar hearing komisi IV bersama menagemen RSUD Bengkalis, dan mengenai kinerja di PMI.

“Kita sudah mengundang PMI melalui sekretaris komisi, untuk bersama hearing dengan komisi IV dan RSUD menyangkut pasilitas kantung darah dan lainnya. Sangat kita sayangkan PMI tidka hadir dan tanpa alasan jelas,” ujar Abi Bahrun.

Politisi PKS itu malah mengusulkan agar ke depannya pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang tentang kinerja pengurus PMI dan bahkan tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk PMI Bengkalis.

“Informasi yang kita dapatkan dari RSUD, mereka (PMI,red) memberikan dan menyerahkan pekerjaan itu kepada RSUD Bengkalis, sementara mereka (PMI red’) sudah disediakan dana, sehingga kalau kinerja mereka itu tidak ada kita berharap tidak perlu dianggarkan kembali,” tegas Abi.

Diutarakan Abi lagi, untuk anggaran setiap tahun yang diperoleh PMI, agar untuk kedepannya anggaran PMI tersebut dipindahkan ke RSUD. Karena selama ini RSUD mengklaim melaksanakan pekerjaan tersebut. “Untuk anggaran PMI tahun ini, jika tidak salah sebesar Rp500 juta, ini lebih baik kita berikan kepada RSUD, kalau begini kejadiannya”ujarnya. (*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *