TERKAIT ASN Suami/Istri Cuti, Komitmen Jaga Netralisasi di Pilkada

Pengamat Hukum Riau, Ahmad Zulham, SH. LCA

FULLRIAU, Dumai — Menjaga netralisasi dalam Pilkada maka baik suami/istri yang pasangan menjadi cawako/cawawako atau cabup/cawabup maka harus mengambil cuti.

“ASN yang suami atau istrinya mencalonkan namun tidak mengajukan cuti diluar tanggungan negara di masa kampanye saat ini maka laporkan saja ke Komisi ASN atau Bawaslu, itu bisa di bagian Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu,” ungkap Pengamat Hukum Riau, Ahmad Zulham, SH. LCA ditemui, Jumat (9/10/2020) sore.

Dalam bincang-bincang FULLRIAU dengan pengacara muda Riau yang menasional ini juga melanjutkan, Bawaslu menerima laporan dan diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti.

“Kemudian hasil dan kesimpulan dari penanganan tersebut direkomendasikan ke instansi yang berwenang untuk memberi sanksi,” ujarnya.

Sedangkan soal netralitas ASN, pengawas primer itu sebenarnya pejabat BKD. Pejabat yang melakukan pembinaan di tingkat kabupaten/kota maka bupati/wako sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK).

“Ada calon yang saya tahu, dimana pasangan suami atau istrinya adalah ASN, maka tidak boleh menggunakan fasilitas yang melekat dalam jabatannya dalam hal kampanye. Terlebih lagi sesuatu pada posisi jabatan yang strategis,” tegasnya.

Oleh sebab itu, tambah Zulham, ASN yang kena sanksi baik dalam hal kampanye, konsolidasi atau kegiatan untuk pemenangan salah satu paslon.

“Paslon itu dikenakan pasal jika menggunakan fasilitas pemerintah pada saat kampanye seperti saat ini,” terangnya.

Zulham juga menambahkan, ada subjek hukum yang berbeda yang dapat kita lihat. Yang pertama, undang-undang pemilihan yang mengikat bagi si calon dan Undang-undang tentang ASN yang mengikat suami atau istri dari calon kepala daerah dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN.

“Perlu diketahui, Bawaslu memiliki kewenangan dalam hal dugaan pelanggaran administrasi, itu jelas pidana dan etik,” jelasnya.

Kalau netralisasi yang dikedepankan maka kata Zulham.lagi, seorang calon baik dia cabup/cawabup atau cawako/cawawako maka pasangannya istri/suami harus cuti. Agar Pilkada benar-benar berjalan pada koridornya. (FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *