Tindak Tegas Tempat Hiburan Tak Berizin

sekda2DUMAI –Semakin menjamur hiburan malam di Dumai membuat Pemerintah Kota Dumai mulai gerah dengan usaha yang tidak mengantongi izin. Tercatat sekitar 164 tempat usaha yang tidak memiliki izin dari pemerintah kota Dumai, sementara yang memiliki izin hanya sekitar 102 tempat usaha.

Hal itu disampaikan Sekdakota Dumai, Said Mustafa saat menghadiri rapat pendataan tempat usaha bersama Satpol PP, Perizinan dan serta pihak kecamatan maupun kelurahan, Rabu (21/9) kemarin di kantor Walikota Dumai Jalan Perwira.

Tempat usaha tersebut seperti Karoke, Gelanggang Permainan, Panti Pijat, warnet, salon, hotel, bilyar, cafe dan lain-lain sebagainya. Untuk menertibkan itu, pemko Dumai akan membentuk tim untuk melakukan penertiban terhadap tempat usaha yang tidak memiliki izin tersebut.

”Ini harus dikoordinasikan lagi. Untuk melakukan tindakan dilapangan sesuai dengan SOP yang ada. Segera membentuk tim, dan kalau bisa lakukan secepatnya, jadi langsung bisa bergerak,” ujar Said Mustafa saat itu.

Ia mengatakan, kaji dulu, apakah penertiban nanti lintas sektoral atau internal pemko saja, harus dilihat perlu tidak melibatkan kepolisian atau yang lainnya.

”Itu harus segera, untuk ditindak lanjuti, kalau memang tidak mau mentaati tutup total saja, jangan ada takut, kalau ada yang back up langsung kita sikat, nama nya usaha itu harus ada izin, kalau tidak ada izin itu namanya ilegal, ” terangnya.

Sekda menyebutkan pengusaha yang menjalan usaha di Dumai, tentunya harus ada izin, kalau tidak izin itu melanggar prosedur. ”Ini yang perlu kita kontrol dan awasi, untuk itu lah gunanya ada pemerintah daerah,” sebutnya.Kedepannnya, tentunya, BPTPM harus lebih selektif lagi dalam mengeluarkan izin, apapun itu bentuk usahanya.

”Harus dikoordinasikan dengan instansi terkait, agar pengawasannya lebih baik lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Dumai, Noviar Indra mengatakan pihaknya akan segera membentuk tim untuk penertiban tempat usaha yang tidak memiliki izin. ”Memang diakui selama ini pihak satpol pp tidak pernah mendapat tembusan, dari pihak perizinan siapa saja yang mendapat izin, selain itu kita sat pol pp tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan instansi terkait,” terangnya.

Kedepannya, kerjasama antar instansi sangat perlu ditingkatkan agar sejalan dengan program pemerintah kota Dumai. Serta mewujudkan visi kota Dumai menjadi kota yang makmur dan madani. ”Akan segera dibentuk tim, nanti akan melibatkan istansi terkait, bagi tempat hiburan malam yang tidak mengantongi izin mereka bisa di proses keranah hukum, “‘ tutupnya. (*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *