TUMPAHAN MINYAK CPO: Komisi III DPRD Gelar Hearing

hearing2DUMAI  – Komisi III DPRD Kota Dumai, Rabu (8/6) kemarin, melaksanakan hearing bersama PT Kreasi Jaya Adikarya dan kantor Lingkungan Hidup, pertemuan itu merupakan hearing digelar di ruang Rapat Komisi III. Dalam hearing tersebut Komisi III mendapat pemaparan mengenai insiden tumpahnya minyak Crude Palm Oil (CPO) ke laut Dumai di Pelabuhan Pelindo.

Hearing langsung dipimpin Ketua Komisi III, Asrizal dan dihadiri seluruh anggota Komisi III lainnya, sementara dari pihak PT Kreasi Jaya Adikarya hadir Direktur Operasional, Bugar P, Humas, Ricky, Manager operasional Herliyas dan beberapa managemen lainnya, sedangkan dari KLH hadir Kasi Lingkungan Hidup, Emi Yuzar.

Dalam hearing tersebut, Direktur Operasional PT Kreasi Jaya Adikarya mengatakan pihak perusahaan sebenarnya sangat tidak menginginkan insiden ini terjadi, karena cukup merugikan perusahaan. ”Pertama yang kami perlu klarifikasi mengenai ditahannya anggota dewan saat ada kejadian tumpahnnya minyak, kami juga dipelabuhan itu sifatnya menyewa, untuk itu kami tunduk dengan peraturan yang ada di Pelindo,” sebutnya.

Kemudian mengenai penanggulangan yang ketika terjadinya minyak tumpah, pihaknya sudah berupaya maksimal, bahkan hingga siang hari tidak adalagi minyak CPO didalam laut. Memang penanganan dilakukan secara manual, namun maupun mekanis juga dilakukan, hal itu mempercepat proses pengambilan CPO yang tumpah di laut. ”Menurut perhitungan kami ada sekitar 300 kg minyak CPO yang tumpah, prosesnya sekitar enam jam untuk membersihkan,” tuturnya.

Mengenai beberapa item yang harus dipersiapkan perusahaan seperti yang disampaikan dewan, pihaknya tentunya pasti akan memenuhi. ”Kami akan selesaikan itu sesuai aturan yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, Kasi Lingkungan Hidup KLH Dumai, Emy Yuzar mengatakan memang sampai saat ini belum ada penelitian yang ilmiah mengenai dampak CPO yang tumpah kelaut. ”Memang ketika CPO itu tumpah di laut, plankton mati, dan menghalang sinar matahari ditempat tumpahnya, jadi ketika terjadi kejadian itu kami KLH menekankan kepada perusahaan agar cepat dibersihkan,” terangnya.

Mengenai hasil lab yang dilakukan terhadap sample yang diambil ketika kejadian, hasil sementarnya untuk parameter minyak lemak, hasilnya kurang dari 0,01 sementara bakumutu atau ambang batasnya 5. Jadi bisa disimpulkan kejadian kemarin tidak berdampak kepada laut disekitar tumpahnya minyak CPO tersebut.

”Namun kita tidak tahu CPO yang sudah menyebar, karena saat kejadian pihak perusahaan tidak memasang oil bom, bisa jadi itu yang menjadi pencemaran, karena CPO ini jika lama dipermukaan air, masa jenisnya akan berubah, CPO akan berubah menjadi putih dan tenggelam kelaut,itu yang bisa merusak,” tuturnya.

Sebelumnya Angota Komisi III Johanes Tetelepta menyampaikan, “Jika terbukti ada kelalailain, pasti akan ditindak,” tegasnya. Lebih rinci Johannes memaparkan tentang jenis-jenis pencemaran laut seperti yang diatur dalam MARPOL 73-78 dan ANNEX I Pencemaran oleh minyak (2 Oktober 1983) dan ANNEX I. Pencemaran oleh bahan cair beracun dlm bentuk curah (6 April 1987).

”Didalam aturan persiapan-persiapan apa saja yang seharusnya dilakukan pada waktu kapal sedang bunker/kegiatan loading atau bongkar muat,” terangnya.Lanjut dia menjelaskan, beberapa item yang harus dipersiapkan tersebut yakni Saw Dust,Oil Dispersant,Sea Over Plug (prop),Oil Boom,Fire Extinguisher, Absorbent, Fire Hydrant, Oil Spring Unit, Walky Talky, Bendera B (siang), Lampu merah (malam), Cotton Rag, Scope, dan menutup lubang-lubang.” Yang kami tanyakan ada tidak mereka persiapakan waktu bongkar buat itu item-item yang kami sebutkan diatas,” terangnya.

Kemudian, jika terjadi pencemaran,dalam aturan tadi,ada alat-alat yang persiapkan, untuk penanggulangan pencemaran oleh minyak. ”Seharusnya ada OWS atau alat untuk memisahkan air dengan minyak, OFE atau Oil Filter Equipment/ untuk mengatur pembuangan minyak di laut sebanyak 15 ppm, Oil Boom atau alat untuk melokalisir tumpahan minyak,” lanjutnya.

Selain itu, ada absorbent atau alat untuk menyerap tumpahan minyak, Oil Bag atau kantong minyak, Wilden pump atau untuk menyerap tumpahan minyak dan dipompa di sludge tank, Spraying Unit atau alat menyemprot tumpahan minyak di laut dengan oil dispersant/ chemical.
”Untuk diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, setiap pelabuhan baik Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Pengelola Terminal Khusus (Tersus), ataupun Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), memiliki kewajiban memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan,” tutup Anggota Komisi III Johannes. (*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *