Utang Pemerintah Bertambah, Rakyat Makin Susah

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri) didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja sebelum bertolak ke Amerika Serikat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (24/10). Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden AS Barack Obama, kemudian menyaksikan sejumlah penandatanganan kerja sama antara pengusaha Indonesia - AS, serta mengunjungi sejumlah pusat teknologi informasi. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/15.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri) didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja sebelum bertolak ke Amerika Serikat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (24/10). Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden AS Barack Obama, kemudian menyaksikan sejumlah penandatanganan kerja sama antara pengusaha Indonesia – AS, serta mengunjungi sejumlah pusat teknologi informasi. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/15.

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyoroti semakin menumpuknya utang yang merusak postur APBN. Menurutnya, hingga saat ini jumlah utang dalam negeri sudah melebihi Rp 4.000 triliun dan Rp 3.300 triliun di antaranya merupakan utang pemerintah pusat.

“Semua tahu bahwa utang yang makin besar menjadi sebab rusaknya APBN yang disusun pemerintah. Lihat saja, defisit makin lebar hampir tiga persen. Lalu, utang tersebut raib entah ke mana. Tidak produktif,” kata Heri di Jakarta, Jumat (26/8).

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, besarnya utang pemerintah tidak berbanding lurus dengan kondisi yang ada. Buktinya infastruktur tak banyak berubah, sedangkan kondisi sosial-ekonomi rakyat semakin anjlok, sementara rasio gini bertambah dan kemiskinan mencapai 28 juta orang.

Bahkan, katanya, data terakhir menunjukkan terjadinya pengurangan 200 ribu orang pekerja sektor pertanian. Karenanya Heri menyebut pemerintah hanya gali lubang  yang seharusnya produktif.

“Jelas sekali bahwa utang itu ditarik hanya untuk membayar bunga utang. Istilahnya gali lubang, tutup lubang. Lihat saja, pada RAPBN 2017, posisi keseimbangan primer sudah mencapai defisit Rp 111,4 triliun. Ini menjadi tanda,” ujar Heri.

Dengan pola semacam ini, lanjutnya, tidak ada penjelasan lain bahwa utang yang ditarik punya dampak yang berbahaya. Hasilnya adalah rakyat dicekik dan dibuat tidak mandiri.

Bahkan, kalau utang pemerintah dibagi rata ke 250 juta penduduk Indonesia, maka setiap orang menanggung sekitar Rp 16 miliar, termasuk bayi yang baru lahir. “Tragis dan kasian, baru lahir sudah tidak mandirim,” tukasnya.

Menurut Heri, pemerintah sharusnya memerhatikan sektor strategis yang hari ini masih dianaktirikan, yakni pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang hingga detik ini hanya menyumbang 15,4 persen atas PDB. Padahal, negara sudah banyak berutang tapi dampaknya nihil.

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *