SIAK- Dikarenakan kondisi anggaran di Kabupaten Siak mengala mi penurunan dalam APBD Provinsi dan APBD Pusat terjadi penurun an, Pemerintah Kabupaten Siak mengambil kebijakan dengan melaku kan Resionalisasi seluruh penggunakan anggaran di Pemerintahan. Hal itu disampaikan Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si. dalam rapat pelaksanaan APBD Kabupaten Siak 2016, Rabu (13/1) diruang Rapat Raja Indra Pahlawan Room.
Dikatakan Bupati Siak, defisit APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp 740 miliyar, estimasi penambahan pendapat terdiri dari 200 miliyard. Pendapatan PPB Migas 112 Miliyard, namun tagihan seki tar 500 miliyar lebih yang dikuncurkan hanya 300 milyar. Pendapa tan DBH Minyak bumi 79 miliyar, pendapatan Ppj non PLN 5 miliyar dan pendapatan air dan tanah 4 miliyar.
“Penghitungan itu merupakan dari pemerintah pusat melalui kemen trian keuangan,” kata Bupati dalam Rapat Pelaksanaan APBD Kabupa ten Siak 2016.Selain itu lanjut Drs. Syamsuar, untuk sisa DAK DBH dari bank Riau awalnya dari 132 milyar kini menjadi 57 miliyard. Artinya, APBD yang harus ditutupi yakni sebesar 483 miliyar.
“Kita telah sepakati melakukan pembulatan keatas menjadi sebesar Rp. 500 milyar yang harus ditutupi. Untuk itu kita akan melakukan rasionalisasi terhadap seluruh kegiatan pemkab siak,” ucap Bupa ti.
Diterangnya, adapun anggaran yang di rasionalisasikan yakni belanja daerah, dengan rincian, rasionalisasi belanja tidak langsung terdiri dari 66 miliyar, belanja pegawai 50 miliyar, belanja hibah 4 miliyar, bantuan keuangan kepada pemerintah kampung (kecamatan) sebesar 12 Miliyar. Selain itu dana hibah nantinya akan dilakukan resionalisasi kembali.
“Kemudian Rasionalisasi belanja langsung sebesar 434 miliyar, disini kita harapkan adanya resionalisasi seluruh kegiatan penga dan dengan melakukan pengecekan SKPD dimana nantinya pengadaan-pengadaan akan diakomodir namun pengadaan yang prioritas kita tetap diadakan,” jelas Drs Syamsuar.
Selain itu lebih lanjut Bupati Siak menjelaskan, untuk tahun 2016 pengadaan pakaian dinas semua SKPD tidak adakan, pengadaan makan dan minum juga ditiadakan. Terkecuali untuk puskesmas dan rumah sakit umum Daerah Siak. Hal itu menimbang didaerah Riau sebagian besar tidak ada pengadaan makan dan minum hanya Kabupaten Siak yang mengadakan makan minum.
“Sementara untuk bimyek dan pelatihan terhadap pegawai nantinya akan dilakukan penyeleksian, tetapi untuk bimtek mendongkrak SDM dan tenaga kerja dalam mempersiapkan tenaga kerja menghadapi MEA yang menjadi prioritas dan tidak dilakukan reasionalisasi,” katanya.
Kemudian, Rasionalisasi perjalanan dinas berdasarkan hasil kese pakatan tim anggaran untuk seluruh perjalanan dinas akan kita lakukan resionalisasi. Terlebih untuk perjalanan dinas untuk kegiatan ditiadakan. Biasanya perjalanan dinas dikegiatan diada kan namun untuk saat ini perjalan dinas menggunakan anggaran perjalan dinas di SKPD terkait.
Untuk Resionalisasi lainnya, pengalaman beberapa tahun belakangan ini semua Kepala Dinas dan Pimpinan SKPD menunjuk kuasa pengguna kan anggaran untuk melaksanakan kegiatan, kepala dinas pada umumnya menyerahkan kepada KPA banyak penjaabat yang mebgelolaa dalam hal itu. Artinya, tjdam semua kegiatan disershkan kepada KPA, dimana pengguna anggaran harus mempertanggung jawab anggaran kegiatan.
“Untuk itu kita akan lakukan resionalisasi. Untuk esionalisasi kegiatan fisik, yang jelas tahun ini pembangunan kantor SKPD termasuk kantor desa ditiadakan, bahkan pembangunan Sekolah, dimana pembangunan sekolah tingkat SD dan SMP yang menjadi prior itas kita, sementara untuk tingkat SMA akan kita resionalisasikan kembali gedung yang layak dilakukan pembangunan,” tutup Bupati Siak.(*/FR)