Haji, Jihad, Kekalifahan: Nasihat Hurgronje Bagi Kolonial

SNOUCK Hurgronje lahir di Oosterhout, Belanda tahun 1857, ia hidup dalam lautan akademik. Ia menjadi mahasiswa di Leiden, kemudian mendapat gelar doktoralnya tahun 1880 dengan judul Het Mekaansche Fest (Perayaan Mekah). Pengetahuannya tentang Mekkah semakin bertambah setelah berkunjung ke Mekkah pada tahun 1884-1885. (Dietrich Jung: 2010)

Larangan bagi non-muslim untuk masuk ke tanah suci diakalinya dengan (berpura-pura) masuk agama Islam. Di sana ia berinteraksi dengan berbagai figur, dari ulama hingga jamaah haji, termasuk para haji dari nusantara. Jejaring inilah yang kemudian membantunya dalam pekerjaannya sebagai penasehat resmi pemerintah kolonial, termasuk ketika membantu pemerintah kolonial Belanda menaklukkan perlawanan Aceh yang telah berlangsung hingga 40 tahun.

Pandangan Snouck Hurgronje bisa jadi dianggap aneh bagi para pejabat kolonial, terutama terkait persoalan haji. Jika para pejabat kolonial menganggap jamaah haji adalah para pembuat masalah, maka Snouck Hurgronje berpandangan sebaliknya. Ia menentang berbagai bentuk peraturan yang menyulitkan ibadah haji muslim nusantara. Ia mengkritik peraturan pemerintah kolonial yang menerapkan aturan finansial bagi para jemaah haji. Menurutnya, perilaku pemerintah mempersulit itu dilakukan karena mereka tak mengenal dekat masyarakat pribumi.

“Barang siapa mengenai penduduk pribumi dari dekat, terutama penduduk Jawa, dengan segala tingkah lakunya, tidak akan menaruh ilusi sedikit pun, bahkan mengenai akibat dari pengawasan terhadap uang perjalanan yang benar-benar keras, yang tidak mungkin dilaksanakan dengan sarana yang ada,” kata Snouck menegaskan.

Aturan-aturan pemerintah kolonial yang mempersulit muslim untuk naik haji menurut Snouck Hurgronje hanya akan menimbulkan kecurigaan masyarakat Muslim. Misalnya, ketika pemerintah kolonial hendak melarang berangkat jemaah haji karena ada wabah di tanah suci, maka Snouck Hurgronje menganggap;

“Semua nasihat dan peringatan justru hanya berakibat lebih membangkitkan kegiatan naik haji, kecurigaan terhadap maksud-maksud pemerintah, atau bahkan melecehkan para pejabat Pemerintah Daerah yang menasihati,” tegas Snouck Hurgronje.

Nyatanya menurut Snouck Hurgronje, segala aturan pemerintah yang menyulitkan tentang haji hanya berakibat dicemoohnya pemerintah kolonial oleh masyarakat.
“Maka saya berani menganjurkan dengan sungguh-sungguh agar mereka yang mau naik haji, jika tidak ada keberatan khusus lainnya yang menghalangi niatnya, hendaknya diberi paspor yang mereka minta tanpa bicara panjang lebar, seperti terhadap orang-orang yang bepergian lainnya,” tukas orientalis tersebut.

Bagi Snouck Hurgronje, politik haji pemerintah kolonial yang disebutnya politik burung unta tersebut justru berbahaya jika semakin represif terhadap kaum ‘Mohammedan’ (demikian Snouck Hurgronje menyebut kaum muslimin). Aksi represif ini justru akan semakin membuat alasan untuk menentang kehadiran Belanda, terutama Turki Usmani yang semakin gencar mengibarkan bendera kekhalifahannya di negara-negara muslim yang terjajah. Snouck menuding Turki Usmani memanfaatkan jemaah yang ada di tanah suci untuk melakukan propaganda mereka. Terutama kepada,

“…orang-orang terjajah, dan agar dari kalangan mereka dikerahkan prajurit untuk perjuangan suci bagi Islam, maka ketika itu demi kepentingan politik Hindia Belanda saya anggap menjadi tindakan yang harus dilakukan, agar perjalanan haji dilarang dan diberantas keras, selama adanya propaganda fanatik yang berbahaya, yang menganggap kota suci tersebut sebagai medan gerakan yang paling memberikan harapan. Masih juga mengherankan bagi saya, bahwa Pemerintah Jajahan ketika itu tidak mengeluarkan surat keputusan yang bertujuan demikian,” tukas Snouck Hurgronje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *