Komisi B Panggil SKPD, Realisasi ABPD Murni 2016 Dipertanyakan

apbdSELATPANJANG- Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, memanggil hearing sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), desak keterangan SKPD terkait progres kerja SKPD dalam menjalankan APBD murni 2016 yang dinilai tertutup.

Tidak hanya itu, pemanggilan sejumlah SKPD tersebut juga untuk mempertanyakan sejauh mana proses lelang proyek-proyek pembangunan. Adapun dinas yang menjadi sasaran pemanggilan di antaranya Dinas PU, Distamben, Dishubkominfo, Disperindag, Perikanan, dan DPPKAD.

“Kami juga mempertanyakan sampai dimana progres pembangunan, berapa proyek masih dalam tahap lelang, sudah dikerjakan dan berapa berapa yang sudah selesai dan proyek yang tertunda,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra.

Menurut dia, lambatnya proses lelang proyek-proyek pembangunan tahun anggaran murni 2016 akan berakibat pada perekonomian daerah dan kualitas dari proyek itu sendiri. Ia menyebutan mayoritas proyek di masing-masing SKPD yang dipanggil masih dalam tahap lelang. Padahal, waktu pengerjaannya hanya tinggal tiga bulan lagi, misalnya pembangunan pasar Modern Tanjung Harapan.

“Kita juga harus tahu, arah anggaran. Setelah itu bisa dikatakan bahwa program Pemkab Meranti berjalan. Kalau tidak dibarengi dengan penga­wasan, pembangunan akan jalan di tempat,” ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan sejumlah proyek yang sudah memiliki pemenang akan terhambat pendanaannya karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tidak transparan dengan arus kas daerah. Menurutnya, kurangnya koordinasi tersebut akan merugikan Pemkab Meranti, seperti yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu.

“Kita harus tau apakah uang yang ada di DPPKAD sanggup untuk mendanai proyek yang ada atau defisit. Jangan sampai kita kembali berutang dengan pihak kontraktor,” ujar Dedi.

Dedi menjelaskan dari pertemuan bersama DPPKAD, APBD yang telah dikeluarkan untuk pendanaan proyek baru sekitar Rp 7 miliar lebih. Sedangkan dari DAK hanya sekitar Rp 3 miliar. Proyek tersebut kata Dedi tersebar di sejumlah SKPD, padahal anggaran dari DAK yang sudah masuk ke kas daerah berkisar Rp 145 miliar lebih.

“Ini pun masih belum jelas karena masih dalam pembahasan APBD Perubahan. Kami minta agar antar SKPD saling berkoordinasi agar tidak ada mis komunikasi,” ujarnya.(*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *