Meranti Bakal “Krisis” Belangko e-KTP: “Yang Penting Rekam, Belangko Belakangan”

Cara Cek Status EKTP Online2SELATPANJANG-Terbentur dengan dibantalkannya lelang 8 juta belangko e-KTP di tubuh Kementerian Dalam Negeri pada akhir tahun ini, jelas akan terjadi krisis blangko e-KTP Kabupaten Kepuluauan Meranti.

Menyikapi hal tersebut,  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Meranti hanya akan menerbitkan surat pengganti e-KTP sementara masa berlaku 6 bulan.

Kepada Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepuluauan Meranti Duriat, membenarkan hal tersebut. Dari kabar yang ia terima, batalnya pelelangan  8 juta belangko e-KTP di tubuh Kementerian Dalam Negeri, terjadi disebabkan belum ada perusahaan yang memenuhi kretiria lelang, ujarnya Selasa siang (29/11)

Meyikapi hal itu tambahnya lagi, Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran yang memberlakukan surat keterangan pengganti e-KTP sementara, dengan batas waktu maksimal 6 bulan yang terhitung dari tanggal dikeluarkan.

“Untuk itu, masayarkat tidak perlu kawatir, surat keterangan pengganti e-KTP sementara itu berlaku untuk segala pengerusan administrasi, mulai dari urusan Bank, BPJS, nikah dan lain-lain. Namun hanya berlaku maksimal enam bulan saja,”ujarnya.

Tambahnya lagi, disamping itu pihaknya terus melakukan perekaman, walaupun persediaan stok belangko e-KTP dikantornya sudah habis. Hal itu dilakukan untuk menggenjot kinerja hingga akhir tahun 2016 ini.

“Kita terus lakukan perekaman, jika stok belangko sudah habi jelas kita tidak bisa cetak, masyarakat mesti tunggu hingga stok blangkonya sudah tersedia. Untuk menyikapi itu, kita hanya bisa mengeluarkan surat keterangan sementara saja,” ujarnya.

Di tempat yang berbeda, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, E Miratna terus mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk terus gencar melakukan prekaman e-KTP walaupun akan terjadi krisis belangko di Meranti. Desakan itu dipicu oleh masih minimnya kepedulian masyrakat tentang pentingnya memiliki identitas yanga layak.

Sebagai contoh, dirinya mengungkapkan, dari 41 ribu warga wajib KTP di Kecamatan Tebingtinggi, hanya sekitar 21 ribu jiwa saja yang sudah memilki e-KTP, ujar Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, E Miratna, Selasa (29/11).

Ia juga mengingatkan agar Disdukcapil bersikap reaktif terhadap permasalahan tersebut. Setidaknya, Disdukcapil  melakukan “jemput bola” dengan mendatangi masyarakat secara langsung.

“Jemput bola kan bisa kemana saja, ke sekolah atau langsung ke rumah warga. Rekam saja dulu, kalau masalah belangko urusan belakangan ” katanya.

Selain jemput bola, Disdukcapil juga harus gencar melakukan sosialisasi melalui media. Bisa melakukan publikasi melalui media cetak, elektronik maupun online dengan menjelaskan fungsi dan dampaknya jika tidak melakukan perekaman e-KTP hingga pertengahan tahun 2017.

“Jika ini tidak dilakukan, penduduk bakal mengalami kesulitan mengurus surat-surat yang terkait dengan data kependudukan,” ujarnya.(*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *