TAK BERGAJI DELAPAN BULAN! Guru Kemenag Ngeluh Belum Makan ke DPRD

kemenag-selatpjgSELATPANJANG-Puluhan perwakilan dari 3.115 orang guru honor Madrasah Kabupaten Kepuluan Meranti, sambangi kantor DPRD Kabupaten Kepuluan Meranti. Para guru honorer tersebut menuntut solusi dari DPRD Meranti, atas tertundanya pembayaran tunjagan profesi mereka delapan bulan terakhir.
Dihadapan beberapa anggota DPRD Kabaten Kepulauan Meranti, salah seorang Guru Madrasah Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulan Meranti, Almizan, mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, akibat tertundanya pembayaran tunjangan yang mereka nantikan selama delapan bulan terakhir.
Selain itu tambahnya lagi, dirinya tidak bisa berpaling pada pekerjaan lain, ketika dihadapkan dengan waktu yang dihabiskan semata-mata untuk mendidik siswa siswanya di sekolah.
“Saat ini, berangkat dari Merbau ke Kabuapaten Kepulauan Meranti, Saya sama sekali belum makan. Untuk makan sediri saja susah, apalagi memberi makan keluarga, karna delapan bulan gaji kami tidak ada titik kejelasan. Atas hal tersebut kami kemari, guna mendengarkan kejelasan serta kepastian dari Bapak dewan, kapan akan dibayarkan gaji kami.” ujarnya Rabu siang (11/9) di ruang rapat DPRD Merant.
Selain Almizan, Guru Madrasah AlMa’rif Kecamatan Tebingtinggi Barat, Asril meminta DPRD Kabuapaten Kepulan Meranti, agar selalu memperhatikan keberadaan seluruh Madrasah di Meranti, sehingga dapat distratakan dengan lembaga pendidikan formal lainnya Terlebih masalah gaji atau yang selama ini dibilang sebagai tunjangan oleh beberapa pihak terkait.
“Kedepan kami sangat berharap perhatian wakil rakyat dan pemerintah Daerah, untuk terus mendukung guru Madrasah dalam mencerdaskan anak bangsa, agar tidak ada lagi masalah yang serupa seperti saat in. Dengan minimnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Meranti, kami sangat kecewa. Padahal kami disini mendidik anak bangsa mulai dari pendidikan dunia hingga pendidikan akhirat,”Ujar Asril.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kepuluan Meranti,  Ardiansyah, menerangkan bahwa dirinya jauh hari sudah kawatir dengan munculnya persoalan tersebut. Dengan pagu hibah sebesar Rp.25,9 M yang tertuang dalam APBD 2016 ini. Baru tersalurkan hanya lebih kurang sebesar Rp.4 M, sehingga sisanya yang belum tersarukan sebesar Rp. 21 M lebih. Karna hal ini menyangkut hajat orang banyak, pihaknya sudah melakukan upaya-upaya persuasif memanggil, serta mendesak dinas terkait agar segera menyalurkan dana tersebut.
Terbentur rasionalisasi anggaran, tambah Ardiansyah lagi, pihaknya meminta para guru Madrasah untuk memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Yang mana tunjangan itu nantinya tetap akan dibayarkan sesuai dengan apa yang telah di janjikan bersama, ujarnya.
“Kami meminta para Guru Kemenag agar sama sama memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Disamping itu hak tersebut pasti akan disalurkan atau dibayarkan. Kami DPRD selalu berupaya secara maksimal, terlebih untuk bantuan fisik ke setiap sekolah Kemenag yang jumlah nya sangat signifikan jika dibandingkan dengan sekolah umum lainnya, hanya saja melalui jalur aspirasi dengan konsep yang berbeda,” Ungkap Politisi Partai PAN yang kerap disapa Jeck itu.
Selain itu, Melaui misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepuluan Meranti nomor tujuh yakni, untuk dapat menciptakan masyarakat agar berakhlak mulia spiritual. Menurut jajaran Komisi C DPRD Kabupaten Kepululauan Meranti Hafizan Abas, tidak ada alasan Pemkab Meranti untuk tidak membayarkan gaji seluruh guru honorer Kemenag, apalagi gaji tersalurkan kurang lebih delapan bulan terakhir.
“Tidak ada alasan Pemda Kabupaten Kepuluan Meranti untuk tidak membayar, ini memang tidak masuk wajib, namun bisa dikategorikan wajib karna para guru honor Kemenag turut berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan itu tertuang didalam misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepuluan Meranti nomor tujuh yakni, untuk dapat menciptakan masyarakat agar berakhlak mulia spiritual,”ujarnya
Tambahnya lagi untuk hal tersebut, pihak terkait tidak boleh mecari alasan. Jauh sebelum Kabupaten Kepuluan Meranti dimekarkan. Menurutnya, tidak ada satupun kabupaten dan kota yang bermasalah, atau tersangkut dengan hukum karna telah membayar gaji guru honorer menggunakan ABPD. Apalagi mereka telah mendukung program pemerintah daerah untuk mencerdaskan bangsa.
Untuk masalah ini, di hadapan seluruh guru honorer yang hadir, dirinya memberikan dua Opsi solusi kepada Pemkab Meranti, diantarannya. Mengurangi Isentif seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten Kepuluan Meranti. Lanjutnya lagi, opsi yang terakhir menurutnya, kedepan Pemkab Meranti dapat mengajukan pengurangan pada dana hibah yang berbentuk fisik melainkan membesarkan anggaran hibah yang berbentuk uang.
“Selain itu saya tetap optimis, Gaji yang tertunda tersebut akan tetap dibayarkan, namun dirinya meminta kepada seluruh guru honor Kemenag agar dapat bersabar menjelang dana ada, disamping menunggu kebijakan dari pemangku kebijakan Kabuapaten Kepuluan Meranti,”ujarnya. (*/fr)
Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *