TAK MILIKI IZIN Satu Pelabuhan Harus Ada Rp200 Miliar

54BandarSriLaksamanaBENGKALIS- Komisi II DPRD Bengkalis bidang pembangunan daerah meminta Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis, untuk  menyelesaikan masalah pelabuhan-pelabuhan diseluruh Kabupaten Bengkalis yang sampai sekarang tak memiliki izin.

“Sampai sekarang pelabuhan domestik, internasional dan pelabuhan kargo yang ada di Bengkalis belum memiliki izin sama sekali. Kita mengharapkan supaya Dishubkominfo pro aktif menyelesaikan soal izin pelabuhan-pelabuhan tersebut, termasuk tatacara pengelolaan pelabuhan itu sendiri dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP),”kata Hendri MSi, Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Rabu (24/2)

Disebutkan, bahwa pelabuhan penumpang domestik Bandar Sri Laksamana (BSL) di Kota Bengkalis, pelabuhan penumpang internasional Bandar Sri Setia Raja (BSSR) di kecamatan Bantan dan pelabuhan kargo di desa Air Putih Bengkalis sama sekali belum memiliki izin. Bahkan pelabuhan kargo yang selesai dibangun tahun 2011 lalu sampai sekarang malah belum dioperasikan sama sekali.

“Pelabuhan BSL sudah dioperasikan sejak tahun 2004 lalu, beberapa tahun kemudian BSSR, namun kedua pelabuhan itu belum memiliki izin sama sekali. Untuk pengelolaan pelabuhan harus ada BUP dan melalui Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan izin operasional pelabuhan dari Kementerian Perhubungan RI, dan ini yang kita minta Dishubkominfo menyelesaikannya,”papar politisi Partai Golkar itu.

Harus Ada Dana Rp 200 Miliar

Terkait izin dan tatacara pengelolaan pelabuhan di Bengkalis, Kadishubkominfo H Jaafar Arif ketika dikonfirmasi mengakui kalau untuk membentuk BUP, pihaknya sudah sejak dua tahun lalu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD Bengkalis, tapi belum dibahas sampai sekali. Hal itu karena Ranperda BUP belum masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Disamping itu ujar mantan Camat Bengkalis ini, Kementerian Perhubungan mengharuskan setiap daerah yang akan mengelola pelabuhan melalui BUP harus memiliki anggaran minimal Rp 200 miliar per-pelabuhan. Dana tersebut tertuang dalam bentuk neraca. Karena itu, persyaratan dari Kemenhub itu sangat sulit dipenuhi oleh Pemkab Bengkalis, karena menyangkut anggaran yang sangat besar.

“Ada persyaratan dari Kemenhub RI soal tatacara pengelolaan pelabuhan yang mengahruskan ketersediaan dana operasional Rp 200 milyar setiap pelabuhan. Dan hal itu rasanya mustahil dilakukan oleh Pemerintah Daerah, karena kita tahu pelabuhan-pelabuhan di Bengkalis tidak disinggahi kapal setiap jam,”terang Jaafar.

Solusinya tambah Jaafar merencanakan adanya Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak berkompeten dalam pengelolaan pelabuhuan. Disbhubkominfo sendiri sudah menyampaikan rencana KSO tersebut ke Direktorat Jenderal (Dirjen) perhubungan laut Kemenhub untuk dapat ditindaklanjuti secepatnya, apakah bisa di KSO atau tidak.

“Kita sedang menjajaki KSO dengan beberapa pihak untuk pengelolaan pelabuhan-pelabuhan tersebut, juga soal perizinan,”tutup Jaafar. (*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *