Wabup Perintahkan Satpol-PP Sidak Tempat Hiburan Malam

sidakSELATPANJANG--Wakil Bupati Kabupaten Kepualauan Meranti, Said Hasyim sempat meradang dalam rapat koordinasi pada beberapa hari lalu. Hal ini dipicu oleh maraknya tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin, terutama di Kota Selatpanjang, Wabup perintahkan Satpol-PP turun gunung sidak tempat hiburan malam.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir peredaran narkoba atau pekat lainnya. Selain itu, disusul keinginan Wakil Bupati untuk menertibkan tempat hiburan malam pasca “tragedi Meranti berdarah” yang berpunca pada perkelahian maut, hingga terbunuhnya polisi dan meninggalnya tersangka, saat ini masih tanda tanya.

Dengan berbekal surat perintah :100/Tapem/VIII/2016, yang digelar pada senin malam (29/.8) terutama terkait kelengkapan izin, diantaranya, Situ, Siup, HO serta Izin dari Dinas Pariwisata hingga Izin Keramaian, Satpol-PP dinilai tidak punya bekal kuat untuk melakukan penindakan yang berujung penyegelan.

Pantauan dilapangan, aparat Satpol PP dipimpin langsung Kasatpol PP Meranti, Janefi Meza. AMP melakukan pengecekan Izin Usaha di Pujasera 02-KTV yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso. Dari hasil pemeriksaan petugas mulai dari Situ, Siup, HO serta Izin dari Dinas Pariwisata hingga Izin Keramaian, didapati lengkap.

Usai dari o2-KTV, sidak berlanjut menuju Pujasera Dragon, Pujasera Alang dan Pujasera H-5 yang juga telah memiliki izin sesuai dengan apa yang diharapkan. Terlepas dari itu, masih banyak tempat hiburan malam serta wisma di Meranti yang diduga tidak memiliki izin yang lengkap, tetapi tidak masuk dalam agenda sidak Satpol-PP Meranti malam itu.

Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Selatpanjang, Janevi Meza hanya bisa mengimbau kepada seluruh pengusaha, bila saat ini belum memiliki izin agar segera melengkapinya. Janevi Meza menjelaskan, pihaknya sudah sering melakukan pengecekan terhadap tempat hiburan serta wisma-wisma yang diduga tidak memiliki izin.

Namun pihaknya mengaku, tidak bisa mengambil tidandakan yang lebih jauh, terutama melakukan penyegelan terhadap tempat hiburan malan, serta wisma-wisma yang dinilai tidak memiliki izin. Pasalnya Satpol-PP Meranti belum memiliki tim yustisi. “Kami tidak bisa mengambil tidandakan tegas terhadap tempat hiburan serta wisma-wisma yang tak memilki izin. Hal itu disebabkan, Satpol-PP Meranti belum memiliki Tim Yustisi,” ujarnya.

Kakan Satpol PP Kepulauan Meranti Janevi Meza juga mengangkui bahwa, tim yustisi hingga saat ini belum bisa terbentuk, dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Pekat. “Hingga saat ini tim yustisi belum bisa terbentuk, karena belum adanya Perda yang mengatur tentang Pekat,” ucap Janevi

Dari data yang dihimpun dari BPMPPT Meranti hanya terdapat 7 penginapan yang memiliki izin resmi dari BPMPPT diantaranya New Furama Hotel, Grand Meranti Hotel, Lily Hotel, Red Hotel, Dyva Hotel, Indobaru Graha Meranti Hotal, serta Trio Hotel.

Sementara, terkait wisma dan tempat hiburan yang tidak memiliki izin namun masih menerima tamu, Kepala Kantor BPMPPT Meranti Hendra Putra meminta agar petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kepulauan Meranti lebih intens mengambil tindakan tegas, salah satunya melakukan penyegelan alias menutup tempat hiburan dan wisma yang dimaksud.

Menurutnya, jika tindakan tegas tidak segera diambil, dikhawatirkan tempat hiburan malan serta wisma-wisma liar marak akan bermunculan di Kota Selatpanjang ini.

Disisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Drs H Iqaruddin M Si juga melampiaskan kekesalannya dengan mengungkapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Meranti dinilai kurang bertanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

”Satuan Pol-PP untuk terus melakukan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) jangan tunggu diperintah,”ujar Sekda ketika ditemui diruang kerjanya, Selasa siang (30/8).

(*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *